Polemik PSBB Jakarta, Anies Dikritik Menteri Jokowi

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Foto: PPID Jakarta

Langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali memberlakukan PSBB ketat, ditentang sejumlah Menteri Jokowi. Upaya menarik rem mendadak itu dinilai berdampak pada pemulihan ekonomi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut kebijakan Anies memberlakukan PSBB ketat memicu anjloknya bursa saham.

Sementara Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang, menilai rem darurat ini akan mempengaruhi kinerja industri manufaktur.

Berikut sederet Menteri Jokowi yang menyoroti Kebijakan Anies Baswedan.

Airlangga Nilai PSBB Total Bikin IHSG Anjlok

Airlangga jadi menteri pertama yang mengomentari langkah Anies mengumumkan bakal kembali memperketat pelaksanaan PSBB. Menurut Ketua Umum Partai Golkar itu, rencana Anies menyebabkan anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Pasalnya, setelah rencana tersebut diumumkan, IHSG anjlok lebih dari 5 persen dan berujung pada dihentikannya perdagangan di bursa selama 30 menit. Sepanjang hari itu, harga saham bergerak di zona merah.

"Beberapa hal yang kita lihat sudah menampakkan hasil positif berdasarkan indeks sampai dengan kemarin, karena hari ini indeks masih ada ketidakpastian karena announcement Gubernur DKI tadi malam, sehingga indeks tadi pagi sudah di bawah 5.000," ujar Airlangga hartarto dalam Rakornas Kadin, Kamis (10/9).

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab pertanyaan wartawan terkait peluncuran situs resmi Kartu Prakerja. Foto: ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Menperin Khawatir PSBB Bikin Kinerja Manufaktur Terpuruk

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang, menilai keputusan Anies akan mempengaruhi kinerja sektor manufaktur. Padahal kinerja sektor yang dia urusi itu baru saja mulai membaik.

"DKI kembali akan menerapkan PSBB ketat. Ini tentu sedikit banyak akan kembali mempengaruhi kinerja industri manufaktur yang ada di RI, apalagi kalau diikuti provinsi lain," ujar Agus dalam Rakornas Kadin, Kamis (10/9).

Wamenlu Minta Ada Sektor yang Dikecualikan

Komentar lainnya datang dari Wakil Menteri Luar Negeri, Mahendra Siregar. Ia mengusulkan agar penerapan PSBB total di Jakarta dapat dikecualikan untuk sektor usaha yang telah mampu melakukan protokol kesehatan dengan baik.

Mahendra mencontohkan, sektor usaha yang telah mampu menerapkan protokol kesehatan adalah perusahaan yang menyediakan transportasi khusus bagi pegawainya. Sehingga mereka tidak perlu menggunakan transportasi umum dan bisa meminimalisir penyebaran COVID-19.