Politikus PDIP: Jangan Represi ke Rakyat yang Kritik Makan Bergizi Gratis

Aria Bima saat menghadiri rapat panja Jiwasraya dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (23/1). Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Politikus PDIP Aria Bima meminta pemerintah tidak represi atau melakukan penekanan terhadap rakyat yang mengkritik masyarakat terkait Makan Bergizi Gratis. Program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut telah dimulai sejak Senin (6/1).

“Mari kita dukung pemerintahan Pak Prabowo ini dengan cara yang benar. Benar menurut siapa? Ya benar menurut rakyat. Jangan kemudian mereka ada seolah-olah represi terhadap informasi-informasi yang sedikit mengkritik program makan siang gratis,” kata Aria usai menghadiri Soekarno Run, di Kawasan GBK, Jakarta Pusat, Minggu (12/1).

Baginya, kritik adalah hal yang lumrah agar proses kontrol terhadap pemerintah dapat dilaksanakan. Asalkan, kritik yang dilontarkan tidak hanya sekadar nyinyir.

Petugas menata menu makanan yang akan didistribusikan pada program makan bergizi gratis di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gagaksipat, Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah, Senin (6/1/2025). Foto: Aloysius Jarot Nugroho/ANTARA FOTO

“Kalau itu ada kritik yang sekarang asal itu konstruktif, asal itu bukan nyinyir, atau apriori. Saya kira perlu diberi kebebasan supaya kontrol pemerintah pusat terutama dan Pak Prabowo sendiri itu benar-benar bisa dilaksanakan,” ujar Aria.

Anggota Komisi II DPR RI tersebut juga menyarankan kepada pemerintah untuk membuka informasi atas segala kritik yang diterima. Jangan sampai kesannya pemerintah membatasi kebebasan.

“Saya sarankan kepada Pak Prabowo, buka informasi publik, jadikan media ini menjadi media publik, bukan media pemerintah, termasuk lewat media sosial,” ungkap Aria.

“Jangan sampai ada kesan pemerintahan ini represi berhadap kebebasan, menyampaikan pendapat saya kira itu sebagai 100 hari ke depan,” tambahnya.