Populer: 66 Perusahaan Curangi Takaran MinyaKita; RI Tarik Utang Baru Rp 224,3 T

Menteri Perdagangan RI Budi Santoso mengekspose kepada publik lokasi produksi praktik pengurangan takaran minyak goreng merek MinyaKita oleh salah satu produsen di Karawang, Jawa Barat, Kamis (13/3/2025). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Pernyataan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso yang mencatat ada 66 perusahaan berlaku curang dalam tata niaga MinyaKita sejak Desember 2024 menjadi salah satu berita populer di kumparan Bisnis sepanjang Kamis (13/3).

Ada juga kabar soal pemerintah telah menarik utang baru atau pembiayaan utang Rp 224,3 triliun hingga 28 Februari 2025. Berikut rangkuman selengkapnya:

66 Perusahaan Curangi Takaran MinyaKita

Menteri Perdagangan RI Budi Santoso mengekspose kepada publik lokasi produksi praktik pengurangan takaran minyak goreng merek MinyaKita oleh salah satu produsen di Karawang, Jawa Barat, Kamis (13/3/2025). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Menurut Budi pelanggaran yang dilakukan oleh 66 perusahaan tersebut mulai dari izin usaha yang tidak lengkap, penjualan MinyaKita di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), sampai ketidaksesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Penemuan 66 perusahaan nakal ini bermula saat pemerintah memperketat pengawasan produksi, distribusi dan penjualan MinyaKita jelang periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

“Tercatat ada sekitar 66 perusahaan, tapi pelanggarannya bervariasi. Misalnya ada yang bundling, perizinannya tidak lengkap, harga yang di atas HET, KBLI-nya juga tidak sesuai” kata Budi di pabrik PT Artha Eka Global Asia (AEGA) Karawang, Jawa Barat, Kamis (13/3).

Kementerian Perdagangan telah memberikan sanksi administratif kepada 66 perusahaan nakal tersebut.

RI Tarik Utang Baru Rp 224,3 T

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan jajarannya dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (13/3). Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan

Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan pemerintah telah menarik utang baru atau pembiayaan utang Rp 224,3 triliun hingga 28 Februari 2025. Angka ini setara 28,9 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp 775,9 triliun.

Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, memaparkan pembiayaan utang pemerintah itu masih didominasi oleh penerbitan surat berharga negara (SBN). Realisasi penerbitan SBN mencapai Rp 238,8 triliun, setara 37,2 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 642,5 triliun.

Sementara itu, realisasi pembiayaan utang yang berasal dari pinjaman nilainya minus Rp 14,4 triliun.

“Target pembiayaan berjalan sesuai rencana dengan tetap menjaga biaya yang efisien serta risiko yang terkendali,” kata Thomas dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (13/3).

Realisasi pembiayaan non utang tercatat minus Rp 4,3 triliun. Sehingga total pembiayaan anggaran hingga Februari 2025 tercatat sebesar Rp 220,1 triliun atau 35,7 persen dari target Rp 522,8 triliun.