Populer: Ada Menteri Minta TKDN Dihapus; Negara Nordik Kuliah Gratis

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, dan Sesmenko Perekonomian Susiwijono bertemu dengan Vice President FESI Manuel Pauser dan NIKE Government Affairs International Trade & Customs EMEA Ingrid van Laerhoven. Foto: Dok. Kemenko Perekonomian

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara soal adanya menteri di pemerintahan Presiden Jokowi yang mengusulkan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dihapus. Kabar ini menjadi populer kumparanBISNIS, Kamis (30/5).

Kabar lainnya yang ramai dibaca publik yaitu Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyinggung negara-negara yang berada di wilayah Eropa Utara atau Nordik menerapkan biaya kuliah gratis tapi masyarakat membayar pajak yang dikenakan pemerintah sebesar 70 persen. Berikut rangkumannya.

Ada Menteri Minta TKDN Dihapus

Airlangga mengatakan pemerintah akan mengkaji kebijakan TKDN saat ini. Salah satunya karena memperhatikan aspek kemanfaatan untuk beberapa sektor industri manufaktur. Saat ini komponen dalam negeri 40 persen.

"Ya tentu kita lihat karena di Industri otomotif itu sudah jelas manfaatnya. Demikian pula di industri baja, nilai tambah terus meningkat, demikian pula di industri tekstil mulai dari hulu sampai dengan hilir," kata Airlangga di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (30/5).

Karena itu, kata dia, nantinya TKDN akan dievaluasi per sektor. Jadi tidak dihapus seluruhnya. "Ya, sectoral base," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita membeberkan ada seorang menteri di Kabinet Indonesia Maju meminta agar kebijakan TKDN dihapus karena dinilai usang. Menurutnya, hal itu disampaikan dalam rapat terbatas para menteri dengan Presiden Jokowi.

Namun tidak dijelaskan identitas siapa menteri Kabinet Indonesia Maju yang mengusulkan penghapusan kebijakan TKDN tersebut.

Negara Nordik Kuliah Gratis

Menurut Sri Mulyani, tidak ada barang yang gratis di dunia karena ada produk lain yang perlu dibayar lebih mahal. Apabila Indonesia akan menciptakan sistem jejaring sosial seperti negara Nordik, masyarakat harus membayar pajak dengan sangat besar.

"Waktu saya jadi Menteri Keuangan, sering juga orang menyeletuk 'mbok kayak Nordic Country itu loh' segala macam bebas sampai perguruan tinggi enggak perlu bayar apa-apa," kata Sri Mulyani dalam Seminar Nasional Jesuit Indonesia di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Kamis (30/5).

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan sambutan di Seminar Nasional Jesuit Indonesia, Kamis (30/5/2024). Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan

"Memang anak itu enggak bayar, yang bayar itu orang tuanya, pajak bisa 65-70 persen dari pendapatan mereka," tambahnya.

Sri Mulyani sempat bertanya besaran pajak dengan rekannya dari Bank Dunia yang berasal dari Finlandia. Temannya juga membayar pajak sebesar 70 persen.

"Orang anggap itu semuanya gratis. Enggak, ada yang bayar di dunia, enggak ada yang gratis, pasti ada yang bayar," tuturnya.

“Dalam hal ini, jika Anda ingin menciptakan jaring pengaman sosial seperti di Negara Nordik, maka Anda harus mempersiapkan pajak penghasilan yang tinggi dan sangat besar,” sambung Sri Mulyani.

Sri Mulyani mencontohkan, negara liberal seperti Amerika menerapkan biaya kuliah yang sangat mahal sehingga mendorong inflasi yang tinggi.

"Makanya saya selalu bilang karena kita mengelola LPDP, kita bilang sama Amerika, kalau kamu terlalu mahal, anak-anak sekarang lebih senang ke Inggris atau ke Belanda. Kalau ke Inggris, ya karena bisa nonton Liverpool tadi, atau ke Belanda yang lebih," ujarnya.