Populer: Ada yang Tak Senang IKN; Jaksa Agung Sikat BUMN Sarang Korupsi

Presiden Joko Widodo meninjau progres pembangunan penataan sumbu kebangsaan yang berlokasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (22/9/2023). Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

Presiden Jokowi memaparkan alasannya memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur di hadapan pengurus Korpri (Korps Pegawai Republik Indonesia), menjadi berita populer di kumparanBisnis sepanjang Selasa (4/10).

Selain itu, berita mengenai Jaksa Agung, ST Burhanuddin, memastikan akan membasmi BUMN yang menjadi sarang korupsi, juga ramai dibaca publik.

Berikut rangkumannya selengkapnya:.

Di Depan Korpri Jokowi Bicara IKN: Saya Dengar Ada yang Senang, Ada yang Enggak

Pemindahan ibu kota, memberi konsekuensi pemindahan lokasi kerja para ASN yang merupakan anggota Korpri. Kantor kementerian/lembaga yang selama ini berpusat di Jakarta, otomatis akan pindah ke IKN Nusantara.

"Mengenai IKN berkaitan perpindahan (Pegawai/PNS). Artinya Bapak Ibu sekalian, saya dengan ada yang senang, ada yang enggak senang," kata Jokowi pembukaan Rakernas Korpri di Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (3/10).

Jokowi juga memaparkan alasannya memindahkan ibu kota negara. Menurutnya, beban pulau Jawa tempat ibu kota negara saat ini berada yakni Jakarta, sudah terlalu berat.

Jokowi menuturkan, padat dan beratnya beban di Jawa, menimbulkan persoalan yang kompleks. Itulah kenapa menurutnya, semua yang serba Jakarta-sentris, harus digeser jadi Indonesia-sentris. Pilihan lokasi ibu kota baru pun jatuh ke Kalimantan Timur dan dinamai Nusantara.

"Jadi (ibu kota) perlu digeser agar lebih Indonesia-sentris, pindah ke Kaltim, ke Nusantara. Itu untuk memulainya di sana, perlu namanya ASN pindah. Ini adalah masa depan baru dan sudah disiapkan insentif. Kalau enggak ada insentif, ini alot pasti. Kalau ada insentif kan beda," tuturnya.

Jaksa Agung Pastikan Sikat BUMN Sarang Korupsi

Konferensi pers Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala BPKP, dan Jaksa Agung dalam rangka penyerahan perkara Dana Pensiun BUMN, Selasa (3/10/2023). Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan

Upaya bersih-bersih BUMN, kata Burhanuddin, dimulai dari dana pensiun BUMN. Pihaknya baru menerima hasil audit Kementerian BUMN dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait 4 dana pensiun yang merugikan negara Rp 300 miliar.

Tadi disampaikan Pak Menteri sekitar Rp 300 miliar, tapi itu adalah baru perhitungan dugaan awal, baru 10 persen penghitungannya, ini bisa berkembang terus," ucapnya saat konferensi pers di Kejaksaan Agung, Selasa (3/10).

Empat dana pensiun yang sudah diaudit adalah Inhutani, PTPN, PT Angkasa Pura I, dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) atau IDFOOD. Dari empat perusahaan, diduga ada dua dana pensiun yang terindikasi fraud alias korupsi.

"Ini adalah untuk pensiunan. Bayangin duit pensiunan yang sedikit, masih saja disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu, dan ini adalah sangat menyakitkan," tegas Burhanuddin.