Populer: Alasan Jokowi Tidak Mau Divaksin Duluan; Gaji Pokok PNS Naik di 2021

14 Desember 2020 6:06 WIB
comment
2
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Presiden Joko Widodo umumkan datangnya vaksin COVID-19. Foto: Youtube/@BPMI
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Joko Widodo umumkan datangnya vaksin COVID-19. Foto: Youtube/@BPMI
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Berita populer kumparanBisnis awali dari penjelasan Presiden Jokowi yang enggan melakukan vaksinasi duluan. Hal ini dijelaskan Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut B Pandjaitan.
ADVERTISEMENT
Ia menjelaskan, Jokowi memilih vaksinasi bersama rakyat supaya tidak melanggar aturan. Luhut mengatakan tersebut agar masyarakat tidak berburuk sangka.
Selanjutnya, ada kabar baik untuk PNS, tentang pengubahan skema gaji pada tahun depan. Pengubahan skema gaji ini melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) direncanakan naik.
Berikut kumparan merangkum berita populer, Minggu (13/12).

Cerita Luhut soal Jokowi Tak Mau Divaksin Duluan: Mau Ramai-ramai dengan Rakyat

Petugas menaikkan kontainer berisi vaksin COVID-19 Sinovac ke atas truk di Bandara Soekarno-Hatta Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden
Menko Bidang Maritim dan Investasi, Luhut B Pandjaitan, menjelaskan mengenai ada yang menginginkan Presiden Jokowi harus menjadi orang pertama yang disuntik vaksin corona. Sebab, ada yang bilang jika suntik vaksin bisa menyebabkan sakit.
"Ada yang bilang ini nanti bisa sakit, presidennya dulu disuntik," jelasnya dalam webinar yang diselenggarakan Shopee, Sabtu (12/12).
ADVERTISEMENT
Luhut menjelaskan bahwa Jokowi memilih disuntik ramai-ramai bersama rakyat. Luhut juga menyebut supaya masyarakat tidak berburuk sangka dalam kondisi seperti ini.
"Presiden kemarin bilang 'saya nanti disuntik ramai-ramai saja dengan rakyat'. Jadi kelihatan, jadi jangan berburuk sangka, Jauhkan itu buruk sangka. Pemerintah sekali lagi memberikan yang terbaik kepada rakyatnya," jelas Luhut.
Luhut melanjutkan, sebenarnya Jokowi bisa saja langsung melakukan vaksinasi saat ini, namun hal tersebut dinilai akan menimbulkan perspektif buruk.
"Kalau Presiden mau disuntik duluan, hari ini juga bisa. Tapi Presiden kan nggak mau nanti dibilang mau presiden sendiri duluan atau melanggar aturan. Semua ingin secara tertib dibuat dalam aturan," ujarnya.
Pemerintah sudah mengantongi 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 buatan Sinovac. Proses vaksinasi masih menunggu izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Diharapkan vaksinasi bisa dilakukan pada akhir bulan ini.
ADVERTISEMENT

Skema Remunerasi Diubah, Gaji Pokok PNS di 2021 Naik

Ilustrasi PNS. Foto: Dok. Istimewa
Ada kabar baik untuk PNS! Badan Kepegawaian Negara (BKN) tengah merumuskan kebijakan reformasi sistem pangkat dan skema penghasilan untuk tahun 2021.
Plt Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama BKN, Paryono, menjelaskan rencana tersebut tengah dibahas dengan Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, hingga Pemerintah Daerah.
Bila pembahasan ini rampung, hasilnya nanti dapat mempercepat proses perumusan kebijakan teknis tentang pangkat, gaji, tunjangan dan fasilitas PNS.
Kebijakan ini bakal membuat skema penghitungan gaji PNS berubah, dari yang sebelumnya terdiri dari banyak komponen, menjadi hanya gaji dan tunjangan.
Dalam rencana aturan ini, gaji pokok PNS direncanakan naik. Sebab beberapa tunjangan seperti tunjangan keluarga akan dilebur dalam pos gaji pokok.
ADVERTISEMENT
Paryono menjelaskan, kebijakan ini nantinya bakal menyebabkan penyederhanaan jenis tunjangan PNS. Dari yang semula terdiri dari banyak tunjangan, menjadi hanya tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan.
Rumusan tunjangan kinerja bakal disesuaikan dengan capaian masing-masing PNS. Sementara tunjangan kemahalan mengacu pada indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing.