Populer: Anies Mau Setop Ekspor Pasir Laut; Utang Era Jokowi Naik

Capres nomor urut 01 Anies Baswedan menghadiri event Desak Anies di Pantai Blimbingsari, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (28/12/2023). Foto: Dok. Istimewa

Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, berjanji akan menutup izin ekspor pasir laut. Kebijakan ekspor itu memang sempat menuai pro dan kontra. Berita tersebut paling banyak dibaca di kumparanBisnis pada Kamis (28/12).

Selain itu, ada kabar soal utang era Presiden Jokowi yang naik tembus Rp 8.041 triliun. Berikut rangkuman berita populer di kumparanBisnis:

Anies Mau Tutup Ekspor Pasir Laut

Anies Baswedan menegaskan akan menyetop kegiatan ekspor pasir laut jika dirinya terpilih dalam Pilpres 2024. Perizinan ekspor pasir laut tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut yang sudah diteken Jokowi.

"Kita akan setop ekspor pasir. Kita ingin agar ekspor pasir ini yang bisa merugikan nelayan, masyarakat pesisir, dan merusak lingkungan hidup dan manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat kebanyakan. Yang merasakan manfaatnya hanya pengusaha-pengusaha ekspor pasir," kata Anies dalam acara Desak Anies di Banyuwangi, Kamis (28/12).

Capres nomor urut 01 Anies Baswedan menghadiri event Desak Anies di Pantai Blimbingsari, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (28/12/2023). Foto: Dok. Istimewa

Menurut Anies, selama ini pasir laut diekspor ke negara lain, kemudian salah satunya dipakai untuk kegiatan reklamasi. Dia bertanya-tanya soal praktik ini.

Anies memberikan ilustrasi, ketika ekspor pasir dilakukan, maka secara tidak langsung Indonesia memberikan tanah, agar negara lain tanahnya lebih luas.

Selain itu, kegiatan reklamasi menurutnya juga akan berdampak negatif terutama terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat di sekitar pesisir.

"Ini tidak bisa diteruskan, kita hentikan kegiatan itu, kita pastikan nelayan memiliki ekosistem lingkungan yang sehat dan kita bisa pastikan bahwa lingkungan hidupnya pun gak terganggu," ujarnya.

Utang Era Jokowi Naik

com-Ilustrasi utang. Foto: Shutterstock

Posisi utang pemerintah era kepemimpinan Jokowi di November 2023 tercatat sudah tembus Rp 8.041 triliun atau naik Rp 487 triliun dari posisi November 2022 Rp 7.554 triliun.

Meski terus naik, namun pemerintah mengeklaim posisi utang masih aman. Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan utang yang dimiliki pemerintahan Jokowi masih aman, bahkan lebih baik ketimbang negara berkembang lainnya.

Berdasarkan laporan APBN KiTa, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) per 30 November 2023 menjadi 38,11 persen. Angka itu naik dari bulan sebelumnya yang di level 37,95 persen.

"Rasio utang kita juga level aman di bawah 40 persen yaitu 38 persen," kata Airlangga.

Airlangga mengungkapkan, fundamental ekonomi Indonesia masih kuat di tengah ketidakpastian global. Tercermin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih ekspansif yakni di level 5 persen. Bahkan, Bank Dunia memproyeksi ekonomi Indonesia akan terjaga di level 5 persen hingga 2060 mendatang.