Populer: Australia Ogah Ikut China Lawan Trump; PHK di RI Meningkat 5 Kali Lipat

Ilustrasi bendera China. Foto: Samuel Borges Photography/Shutterstock

Australia yang menolak ajakan pemerintah China untuk bekerja sama dalam upaya melawan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi salah satu berita populer sepanjang Kamis (10/4).

Selain itu, jumlah tenaga kerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada Februari 2025 dilaporkan meningkat hingga lima kali lipat.

Australia Ogah Ikut China Lawan Trump

Pada Kamis (10/4) Australia menolak ajakan pemerintah China untuk bekerja sama dalam upaya melawan tarif yang diteken Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Mengutip Reuters, Australia justru menyatakan akan terus mendiversifikasi perdagangannya dan mengurangi ketergantungan pada China sebagai mitra dagang terbesarnya.

"Kami tidak akan bergandengan tangan dengan China dalam hal persaingan apapun yang tengah berlangsung di dunia. Apa yang kami lakukan adalah mengejar kepentingan nasional Australia dan mendiversifikasi perdagangan kami di seluruh dunia," kata Wakil Perdana Menteri Richard Marles kepada Sky News, menanggapi isu soal ajakan duta besar Tiongkok agar negara-negara "bergandengan tangan" dalam perdagangan.

Richard menuturkan, Australia akan membangun ketahanan ekonominya dengan memperkuat hubungan perdagangan dengan Uni Eropa, Indonesia, India, Inggris, dan Timur Tengah.

Bank sentral Australia pun telah mengeluarkan peringatan terkait ketidakpastian yang terus berlangsung akibat kebijakan tarif dan pembatasan perdagangan lainnya antara AS dan negara-negara ekonomi utama, yang dinilai berpotensi mengganggu investasi bisnis dan pengeluaran rumah tangga.

Trump juga telah menetapkan tarif sepihak sebesar 10 persen untuk seluruh impor dari Australia, yang merupakan batas tarif terendah dalam kebijakan tarif timbal balik miliknya.

Menanggapi hal tersebut, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyatakan bahwa meskipun negaranya dikenai bea masuk, pemerintah Australia yang merupakan sekutu utama AS di kawasan Indo-Pasifik, tidak akan mengambil langkah balasan.

PHK Meningkat 5 Kali Lipat

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membeberkan sektor manufaktur masih menjadi penyumbang kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) saat ini.

Berdasarkan data Kemnaker, pada Februari 2025 jumlah tenaga kerja terdampak PHK meningkat menjadi 18.610 dari Januari sebanyak 3.325 orang. Artinya ada peningkatan hingga lima kali lipat tenaga kerja terdampak PHK pada Februari 2025 dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Dari sisi penyebab terjadinya PHK, menurut Indah tidak ada perubahan dari sebelumnya. PHK pada Februari umumnya juga disebabkan oleh ketidakpastian kondisi global.

“Penyebabnya macam-macam, ya sama kayak kemarin-kemarin, sama kayak kemarin, kok nggak ada yang baru. Lebih kepada kondisi global,” tutur Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker Indah Anggoro Putri.

Berdasarkan data Kemnaker, provinsi dengan PHK terbanyak pada Februari 2025 ada Jawa Tengah sebanyak 10.677 tenaga kerja terdampak PHK. Padahal bulan sebelumnya provinsi ini terpantau tidak melakukan PHK.

Sebelumnya, perusahaan tekstil besar PT Sritex yang berbasis di Sukoharjo, Jawa Tengah, telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap lebih dari 10 ribu karyawannya.

Sementara itu, provinsi dengan jumlah pekerja terdampak PHK terbanyak kedua adalah Riau dengan 3.530 orang, disusul oleh DKI Jakarta di posisi ketiga dengan 2.650 pekerja.