Populer: Bahlil Ketua Satgas Hilirisasi & Ketahanan Energi; Ruwet Sistem Coretax

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Dwi Astuti dalam Kegiatan Edukasi Coretax bagi Wartawan di El Hotel Bandung, Jawa Barat pada Rabu (4/11/2024). Foto: Argya D. Maheswara/kumparan

Ditunjuknya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, menjadi berita yang banyak dibaca di kumparanBisnis sepanjang Jumat (10/1).

Selain itu, ada juga informasi mengenai sistem administrasi perpajakan teranyar yaitu Coretax yang banyak menuai keluhan dari masyarakat. Berikut rangkumannya.

Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ditunjuk Presiden Prabowo Subianto untuk mengetuai Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi. Nantinya satgas tersebut akan mengurus hilirisasi mineral dan batu bara sampai ketahanan energi.

Satgas ini memiliki 6 wakil, yaitu Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Sekretaris Negara.

Sementara itu terdapat juga 9 anggota yang terdiri dari Menteri Hukum, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Lingkungan Hidup, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perdagangan; Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan, untuk hilirisasi, nantinya satgas ini akan mengurus hilirisasi di bidang mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan untuk negeri.

Sementara untuk ketahanan energi, satgas tersebut akan memastikan ketahanan minyak dan gas bumi, batubara, ketenagalistrikan, serta pengembangan energi baru dan terbarukan dan pembangunan infrastruktur. Tujuannya adalah untuk mendukung kegiatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional termasuk infrastruktur ketenagalistrikan, serta fasilitas penyimpanan, pipanisasi, dan jaringan minyak dan gas bumi.

Coretax, Sistem Administrasi Pajak Baru yang Menuai Protes

Imbas penerapan sistem administrasi perpajakan baru, yaitu Coretax, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerima banyak keluhan.

Salah satunya di laman Instagram resmi DJP. Dalam salah satu unggahan tentang cara daftar NPWP di Coretax, banyak warganet yang mengeluhkan kendala mengakses Coretax.

Pada Jumat (10/1) pukul 14.53 WIB atau 4 jam setelah unggahan tersebut diunggah, setidaknya ada 336 komentar warganet dan banyak yang mengeluhkan laman tersebut.

kumparan kemudian mencoba mendaftar pembuatan NPWP di laman coretaxdjp.pajak.go.id tersebut, namun terkendala pada saat menekan pilihan daftar di sini. Berulang kali penekanan dilakukan namun laman tak kunjung berubah menampilkan proses pendaftaran NPWP.

Jurnalis kumparan yang lain berhasil masuk ke laman pendaftaran NPWP, hanya saja terkendala nomor identitas nasional yang disebutkan telah diduplikasi.