Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.92.0
Populer: Bos Asuransi AS Ditembak Mati; PPN 12 Persen Barang Mewah Belum Jelas
8 Desember 2024 6:50 WIB
·
waktu baca 3 menitADVERTISEMENT
CEO perusahaan asuransi , UnitedHealthcare, bernama Brian Thompson (50) menjadi korban penembakan orang tak dikenal yang terjadi di Manhattan, New York, Amerika Serikat. Kabar tersebut menjadi salah satu berita populer dibaca sepanjang Sabtu (7/12).
ADVERTISEMENT
Tak hanya itu, ada juga kabar tentang penerapan kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen yang masih belum jelas. Berikut rangkuman berita populer di kumparanBisnis:
Bos Asuransi AS Ditembak Mati
Brian Thompson ditembak ketika menghadiri konferensi investor di distrik bisnis Midtown. Beberapa spekulasi yang tersebar menyebut pria yang menjadi penembak Brian membalas dendam atas keputusan pertanggungan medis yang merugikan yang dibuat oleh perusahaan asuransi.
Berdasarkan laman LinkedIn Brian, mendapat gelar Sarjana Administrasi Bisnis bidang Akuntansi dari University of Iowa di tahun 1997. Sebelum memulai karier di UnitedHealthcare, Brian juga sempat meniti karier selama 6 tahun lebih di PricewaterhouseCoopers (PwC).
Karirnya di UnitedHealthcare dimulai pada tahun 2004 sebagai Direktur Pengembangan Perusahaan, setelah itu Ia menjalani berbagai posisi hingga akhirnya menjadi CEO pada April 2021.
ADVERTISEMENT
UnitedHealthcare mengenang Brian sebagai sosok yang sangat dihormati oleh semua orang yang bekerja dengannya. Saat ini perusahaan tersebut juga masih bekerja sama dengan New York Police Department (NYPD) untuk mengusut pembunuhan Brian.
“Kami sangat sedih dan terkejut atas meninggalnya sahabat dan kolega kami Brian Thompson, CEO UnitedHealthcare. Brian adalah kolega dan teman yang sangat dihormati oleh semua orang yang bekerja dengannya. Kami bekerja sama erat dengan Departemen Kepolisian New York dan meminta kesabaran dan pengertian Anda selama masa sulit ini. Kami turut berduka cita kepada keluarga Brian dan semua orang yang dekat dengannya,” tulis laman perusahaan UnitedHealthcare di LinkedIn pada Sabtu (7/12).
AFP melaporkan, karena tidak ada penangkapan, spekulasi telah tersebar luas bahwa pria bersenjata itu mungkin berusaha membalas dendam atas keputusan pertanggungan medis yang merugikan yang dibuat oleh perusahaan asuransi.
ADVERTISEMENT
New York Times (NYT) juga melaporkan, pembunuhan Thomson telah memicu banyak kritik terhadap perusahaan asuransi atas penolakan klaim, khususnya perusahaan yang dipimpinnya, UnitedHealthcare.
Barang Mewah Kena PPN 12 Persen Belum Jelas
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai ada diksi tarif PPN khusus barang bawah sebesar 12 persen yang seharusnya tidak perlu. Pemerintah cukup menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) saja, alih-alih tarif PPN.
"Ada instrumen PPnBM yang sudah berlaku sejak lama yang dikenakan kepada beberapa barang mewah seperti mobil mewah, rumah mewah, hingga helikopter. Tarif yang dikenakan juga di rentang 10-200 persen," kata Huda kepada kumparan, Sabtu (7/12).
Selain itu, ada kekhawatiran pemerintah akan memperluas definisi dari barang mewah sehingga banyak yang dahulunya barang tidak masuk kategori barang mewah, menjadi masuk ke kategori barang mewah. Menurutnya, tidak ada jaminan objek pajak akan diperluas untuk menerapkan tarif PPN 12 persen. Termasuk barang-barang yang dikonsumsi oleh kelas menengah dan menengah ke bawah.
ADVERTISEMENT
"Tidak ada jaminan dari pemerintah tidak memperluas cakupan tarif PPN 12 persen di tahun-tahun mendatang," katanya.
Huda menegaskan, barang sembako, kesehatan, dan pendidikan, memang tidak termasuk ke barang-barang yang dikenakan PPN dan aturan ini sudah berlaku lama.
"Jadi tidak perlu menggunakan informasi ini hanya untuk gimmick semata. Pada pembahasan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan bahkan ada usul bahwa barang sembako, pendidikan, hingga kesehatan tidak jadi masuk ke barang kena PPN. Berkat perlawanan dari masyarakat," kata Huda.