Populer: Buruh Kritik Prabowo soal Upah; BSI Tower Rp 1,1 T Segera Dibangun

Prabowo Subianto mengenakan ikat kepala pemberian buruh, usai melakukan pendaftaran di Gedung KPU, Jakarta Jumat (10/8/2018). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Permintaan bakal calon presiden Prabowo Subianto kepada buruh agar tidak menuntut kenaikan upah yang kemudian menuai menjadi berita paling populer di kumparanBisnis sepanjang Kamis (9/11).

Selain itu, berita mengenai gelontoran dana pemerintah sebanyak Rp 1,1 triliun bakal pembangunan tower BSI juga ramai dibaca publik. Berikut rangkumannya.

Pernyataan bakal Presiden Prabowo Subianto yang meminta buruh tidak banyak tuntut kenaikan upah, menuai protes.

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Elly Silaban menegaskan aktualisasi kebijakan pemerintah yang nyata dirasakan oleh buruh adalah kenaikan upah.

Meskipun permintaan Prabowo tersebut diiringi dengan janji banyak subsidi bagi buruh, mulai dari BBM sampai transportasi. Namun Elly menyebut subsidi yang dijanjikan Prabowo menurutnya tidak lebih dari janji-janji politik.

"Kalau memang ada dana untuk itu (subsidi buruh) ya dibuat saja semacam kontrak politik dan itu menjadi sebuah kebijakan nantinya ketika Bapak-Bapak ini memimpin," kata Elly kepada kumparan, Kamis (9/11).

"Tapi saya enggak percaya semua janji politik. Yang dituntut pekerja dan buruh itu kenaikan upah yang aktual dan itu bisa diterima mereka. Tidak ada yang menjamin bahwa kandidat Presiden akan melaksanakan itu ketika mereka terpilih," sambungnya.

Adapun yang dijanjikan Prabowo dengan meminta buruh tak banyak tuntut kenaikan upah adalah biaya kesehatan gratis, subsidi listrik, subsidi BBM, subsidi untuk pendidikan, plus makan siang gratis untuk siswa SD dan pondok pesantren.

"Bagus sih idenya memberikan makan siang, memberikan subsidi subsidi yang lain, subsidi BBM, tapi itu kan janji-janji yang sudah kita pernah dengar sebelumnya. Jadi kita hanya mau itu aktual," kata Elly.

Senada, Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Ilhamsyah menuturkan upah menjadi hal fundamental yang diperjuangkan buruh di Indonesia. Sehingga Ilhamsyah menilai tidak pantas Prabowo Subianto mengeluarkan pernyataan tersebut.

"Persoalan upah adalah persoalan urat nadi kehidupan buruh hari ini. Kita sama-sama tahu Indonesia hari ini adalah negara nomor dua terendah upahnya se-Asia, hanya di atas Laos dan Vietnam. Tingkat upah di Indonesia sangat rendah, terutama di wilayah Jawa Tengah," kata dia.

Sementara, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur menilai Prabowo keliru dalam berpikir. Dia menjelaskan pendapatan buruh dan capital revenue dalam satu usaha di Indonesia masih sekitar 39 persen, paling rendah di Asean Five. Sementara di negara yang lebih memikirkan pekerjanya seperti di Eropa, bisa sampai 60 persen pendapatannya untuk buruh.

"Perspektif di pemikiran Prabowo itu adalah business bias atau pengusaha bias. Jadi bias kepada pengusaha, bukan bias kepada keadilan, dalam hal ini keadilan bagi kaum buruh," tegas Jumhur.

Jumhur berpendapat, tidak ada hubungan antara pemerintah memberi kemudahan kepada pengusaha dengan pertumbuhan ekonomi. "Yang ada malah bisa sebaliknya karena pertumbuhan disumbangkan 56-57 persen dari belanja masyarakat," sambung Jumhur.

Ia mengingatkan, kalau kaum buruh tidak memiliki upah yang cukup, maka daya beli rendah, UMKM terpukul. Sektor-sektor yang memberikan produksi massal juga akan terpukul. Menurutnya tuntutan buruh atas kebaikan upah itu hal yang masuk akal.

"Jadi perspektifnya tidak boleh jangka pendek, itu perspektif abad 18 sampai awal abad 20 di mana pokoknya kaum buruh diperas setinggi-tingginya untuk mendapatkan keuntungan bagi pengusaha," tegasnya.

Suara aspirasi buruh di daerah juga menyatakan hal serupa. Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jateng Aulia Hakim mengatakan bahwa upah menjadi hal fundamental untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, di atas dari keringanan yang didapat melalui subsidi-subsidi.

"Ini pernyataan yang sangat keliru dan terkesan tidak ada keberpihakan kalau dia mengatakan seperti itu. Saya enggak tahu bahasa Prabowo bicara seperti ini apakah orang-orang di sekitar Prabowo yang mencari keuntungan," kata Aulia.

Baginya narasi janji pemberian subsidi Prabowo adalah lagu lama yang selalu muncul di tahun-tahun politik. Namun nyatanya aktualisasi janji itu menurutnya masih nihil.

"Misalnya transportasi gratis, ya memang ada di beberapa kawasan. Terus sekolah gratis. Itu menurut saya Prabowo cara berpikirnya keliru. Justru upah itu sebagai landasan pacu kesejahteraan. Toh hal-hal seperti itu (subsidi) sudah dijanjikan semuanya dari pemerintahan Indonesia dari dulu. Jangan hanya ini menjadi janji-janji mendekati tahun politik," tegasnya.

Sebelumnya, Prabowo mengatakan jika dirinya terpilih menjadi presiden 2024, ia akan memberikan sejumlah subsidi kepada para buruh. Antara lain subsidi BBM, biaya kesehatan, biaya sekolah, hingga makan siang gratis. Dengan itu semua, dia meminta buruh tidak banyak menuntut soal kenaikan upah.

"Buruh kau sudah dapat ini, angkutan akan kita bebasin supaya kau kerja ringan ya sudah dong, jangan kau tuntut-tuntut pengusaha," katanya, Rabu (8/11).

BSI Tower Senilai Rp 1,1 Triliun Segera Dibangun

Direktur Utama BSI Hery Gunardi, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Direktur Utama PT PP (Persero) Tbk Novel Arsyad saat groundbreaking gedung BSI Tower di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (9/11/2023). Foto: BSI

Pemerintah menggelontorkan dana Rp 1,1 triliun untuk pembangunan BSI Tower yang kini memasuki babak baru. Proses pengerjaan konstruksi fisiknya dimulai dengan ground breaking dilakukan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Kamis (9/11).

Pembangunan gedung eks Wisma ANTARA ini dilaksanakan di lokasi proyek, Jalan Medan Merdeka Selatan-Jalan H Agus Salim pada hari Kamis (9/11).

Erick menilai, penanaman modal BUMN di sekitar lokasi proyek BSI Tower yang berada di area Monumen Nasional (Monas) merupakan langkah yang tepat. Lantaran aset itu akan tergolong aset yang luar biasa karena akan menjadi salah satu tentu financial center.

"Jadi untuk berinvestasi di sini, saya rasa sebenarnya BUMN tidak salah. Apalagi ini aset yang luar biasa dan ini akan menjadi salah satu financial center. Dan kita awali dengan membangun dua gedung kembar, yaitu Danareksa Tower dan BSI Tower," tutur Erick dalam Ground breaking BSI Tower, Kamis (9/11).

Sejak awal, Erick telah meminta Direktur Utama BUMN terkait untuk mengarahkan pembangunan BSI Tower sebagai Islamic Financial Center. Alasannya kuat, karena gedung BSI Tower didesainnya dengan model Timur Tengah modern dan bersih.

Di sisi lain, Erick meyakini, kawasan Monas sangat mungkin jadi ikonik. Atas dasar itu, Erick akan melakukan pembicaraan dengan Danareksa untuk menyiapkan properti fund.

Setelah pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN, Erick menyebut hasil diskusi Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono mengungkapkan bahwa kawasan Monas ini akan menjadi salah satu sisi Pusat atau tempat pertumbuhan ekonomi Jakarta ke depan.

"Di mana kawasan Monas ini akan dihijaukan, jadi nggak kalah dengan kota besar lain. Kalau di New York ada center Park, di London ada yang lain, kita juga punya nanti di depan," papar Erick.

Erick menekankan, pembangunan sarana fisik tersebut harus diikuti oleh pertumbuhan kinerja BSI. Setelah memiliki kantor sendiri, BSI seharusnya bisa terus tumbuh.

"Saya terus memberi dukungan kepada BSI. Kalau kemarin saat merger masih 7 besar (secara aset perbankan nasional), sekarang 6 besar mungkin sebentar lagi menjadi 5 besar. Itu mau naik terus. Dan saya berharap juga tidak hanya tumbuh di Indonesia. Saya berharap kalau sekarang 12 besar di dunia, kalau bisa kita ke depan masuk 10 besar," tutur Erick.