Populer: Dampak Ekspor Pasir Laut Dibuka; Jepang Beri Subsidi Atasi Resesi Seks

Ilustrasi tambang pasir laut. Foto: Shutterstock

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai kebijakan Presiden Jokowi mengizinkan ekspor pasir laut berdampak buruk, menjadi salah satu berita paling populer di kumparanBisnis sepanjang Jumat (2/6).

Selain itu, berita mengenai Pemerintah Jepang mengucurkan USD 25 miliar atau Rp 372,7 triliun untuk mengatasi masalah resesi seks yang semakin gawat juga ramai dibaca publik, Berikut rangkumannya

Walhi Nilai Keuntungan Ekspor Pasir Laut Kecil, tapi Kerusakannya Jangka Panjang

Manager Kampanye Pesisir dan Laut Walhi, Parid Ridwanuddin, mengatakan keuntungan dari ekspor pasir laut ke kas negara kecil dan hanya jangka pendek. Menurutnya, hal ini justru menyebabkan kerusakan lingkungan yang membahayakan untuk keberlangsungan ekosistem dan masyarakat di pesisir.

"Keuntungan ekonominya itu sangat jangka pendek, tapi kerusakannya panjang. bahkan lebih panjang dari yang dibayangkan pemerintah. Nah ini kan belum keluar hasil turunan dari PP ini, katanya akan menyusul hasil per kilogramnya," kata Parid saat dihubungi, Jumat (2/6).

Parid menyebut kebijakan tersebut akan menimbulkan banyaknya pulau-pulau yang tenggelam karena aktivitas penambangan yang dilakukan terus-menerus. Sejumlah wilayah yang terdampak adalah Kepulauan Riau, Kepulauan Seribu, Maluku, NTT hingga NTB.

"Ini yang sangat berbahaya dan rentan itu ada di daerah-daerah kepulauan sebenarnya. jadi kepulauan riau, kemudian Kepulauan Seribu di DKI, Maluku, NTT, NTB. Bukan cuma daerah kepulauan ya, daerah pesisir itu juga terancam," ujar Parid.

Pemerintah Jepang Kucurkan Rp 372 T untuk Atasi Resesi Seks yang Makin Gawat

Warga mengenakan masker saat jam sibuk di Stasiun Shinagawa, Tokyo, Jepang, Selasa (26/5). Foto: REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Mengutip Channel News Asia (CNA), Jumat (2/6), Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, mengungkapkan dana tersebut bakal dikucurkan ke masyarakat dalam bentuk subsidi langsung. Dengan rincian bantuan keuangan untuk pendidikan dan perawatan prenatal, hingga promosi kerja yang fleksibel dan cuti ayah.

Di sisi lain, Kishida juga sudah menyiapkan sejumlah kebijakan baru, guna mengatasi krisis angka kelahiran yakni dengan meningkatkan pendapatan kaum muda dan generasi yang mengasuh anak.

"Kami akan bergerak maju dengan langkah-langkah ini untuk melawan penurunan angka kelahiran tanpa meminta masyarakat menanggung beban lebih lanjut," kata Kishida.

Negara berpenduduk 125 juta jiwa ini mencatat kurang dari 800 ribu kelahiran tahun lalu, terendah sejak pencatatan dimulai. Sementara biaya perawatan lansia melonjak.