Populer: Defisit APBN Tembus Rp 104,2 T; Prabowo Minta Kuota Impor Dihapus

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengahdiri cara sarasehan ekonomi di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta pada Selasa (8/4/2025). Foto: @SekretariatPresiden

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang memiliki defisit Rp 104,2 triliun per 31 Maret 2025 menjadi salah satu berita paling banyak dibaca sepanjang Selasa (8/4).

Selain itu, ada juga kabar mengenai Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta para menterinya agar menghapuskan kuota impor.

Defisit APBN Tembus Rp 104,2 T riliun

Dalam paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Sarasehan Ekonomi bersama Presiden Republik Indonesia di Jakarta Pusat, Selasa (8/4) , angka defisit yang tembus Rp 104,2 triliun ini setara 0,43 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Meski begitu, Sri Mulyani mengungkap defisit ini masih berada di bawah batas defisit yang ditetapkan Undang-Undang No 62 Tahun 2024 tentang APBN 2025 dan sudah disetujui DPR di angka 2,53 persen.

“2,53 persen itu artinya defisit Rp 616 triliun,” ujar Sri mulyani.

Per Maret 2025, pendapatan negara ada di Rp 516,6 triliun dengan total belanja negara Rp 620,3 triliun. Pendapatan tersebut terdiri dari penerimaan dari perpajakan sebesar Rp 400,1 triliun dan PNBP senilai Rp 115,9 triliun.

Sementara untuk belanja negara, angka Rp 620,3 triliun di bulan Maret terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 413,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 207,1 triliun.

Sebagai langkah antisipasi terhadap kebijakan baru Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Sri Mulyani menyebut penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp 282 triliun sebagai bagian dari upaya persiapan pemerintah.

“Memang terjadi kenaikan karena kita melakukan front loading, mengantisipasi bahwa Trump akan membuat banyak disruption.

Jadi kalau kita melakukan front loading bukan karena kita tidak punya duit, karena kita memang strategi dari issuance kita untuk mengantisipasi ketidakpastian yang pasti akan membuat kenaikan,” ujarnya.

Prabowo Minta Kuota Impor Dihapus

Presiden Prabowo Subianto mendengarkan paparan presentasi dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Senayan, Jakarta, Selasa (8/4/2025). Foto: Willy Kurniawan/REUTERS

Dalam acara Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta, Presiden RI Prabowo Subianto menekankan soal kuota impor agar dihapus ke dua menteri yaitu Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan.

Menurutnya, sistem kuota impor membatasi membatasi pengusaha berbisnis, apalagi jika yang diimpor itu barang yang menyangkut hajat rakyat seperti impor daging, sehingga ia meminta para menterinya untuk menghapuskan kuota impor.

“Siapa mau impor daging silakan. Siapa saja boleh impor. Mau impor apa? Silakan buka saja. Rakyat kita juga pandai kok. Enggak usah ada kuota. Perusahaan ditunjuk hanya dia boleh impor, udahlah jangan ada praktik itu lagi," katanya, Selasa (8/4).

Karena itu juga, Prabowo minta peraturan teknis (pertek) yang dibuat kementerian juga dihapus. Jika pun tetap diperlukan, pembuatannya harus mendapat persetujuan langsung dari Presiden.

Pertek merupakan aturan turunan setelah keputusan presiden dibuat (kepres). "Kadang pertek lebih galak dari kepres. Enggak ada lagi pertek, keluar harus seizin presiden," jelasnya.

Selain kuota, Prabowo juga ingin proses karantina dari barang impor dipercepat. Pemeriksaannya tidak perlu lama ketika sudah tiba di Indonesia.

"Karantina juga enggak usah lama-lama, buka aja cepet," tegasnya.

Prabowo menilai tak menjadi persoalan jika Indonesia kembali mengimpor BBM dan LPG dari Amerika Serikat, selama kebutuhan dalam negeri masih tinggi. Langkah ini juga dipertimbangkan sebagai bagian dari strategi negosiasi pemerintah dengan Trump terkait tarif impor sebesar 32 persen.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa kuota impor akan dihapus karena tidak memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara.

"Malah menambah beban transaksi dan menimbulkan ketidaktransparan[an]. Kalau ini dihapus akan sangat menentukan banget perbaikan dari sisi import ekspor Indonesia. Penyediaan perizinan dan tata niaga import akan disederhanakan berbasiskan IT dan data," jelasnya.