Populer: Emiten Tommy Soeharto Melesat; Proyeksi Ekonomi Jika Prabowo Presiden

16 Februari 2024 5:31 WIB
·
waktu baca 3 menit
comment
4
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Armada kapal PT Humpuss Maritim Internasional (Humi). Foto: Humpuss Maritim Tbk International
zoom-in-whitePerbesar
Armada kapal PT Humpuss Maritim Internasional (Humi). Foto: Humpuss Maritim Tbk International
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Emiten milik Tommy Soeharto, PT Humpuss Maritim Internasional (HUMI), melesat setelah Paslon 02 Prabowo-Gibran unggul di quick count. Ini menjadi berita paling banyak dibaca pada Kamis (15/2).
ADVERTISEMENT
Selain itu ada kabar soal proyeksi ekonomi Indonesia ketika Prabowo terpilih jadi Presiden. Berikut rangkuman berita populer di kumparanBISNIS.
Saham Tommy Soeharto Melesat
Saham PT Humpuss Maritim Internasional (HUMI) naik 18 poin atau 33,96 persen ke 71 pada penutupan perdagangan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Kamis (15/2). Transaksinya mencapai Rp 16,93 miliar dan volume perdagangan sebanayk 257 juta lembar saham.
Padahal saham milik Tommy Soeharto ini sempat disuspensi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) tiga hari lalu karena terus anjlok.
Selain saham, BEI juga melakukan suspensi untuk Waran Seri I Humpuss Maritim Internasional (HUMI-W) saat itu. Tapi dengan kemenangan Prabowo-Gibran dalam perhitungan cepat (quick count), Rabu (14/2), saham HUMI seharian cuan.
Tommy Soeharto. Foto: Romeo Gacad/AFP
Tim analis saham Pilarmas Investindo Sekuritas menilai moncernya saham IHSG karena efek hasil hitung cepat yang memenangkan pasangan Prabowo-Gibran Sejumlah lembaga survei merilis paslon 02 unggul di level 58-an persen.
ADVERTISEMENT
"Indeks IHSG cenderung bergerak rebound usai pesta demokrasi pilpres dan legislatif yang terlaksana dengan kondusif sehingga terjaganya kerukunan," demikian riset Pilarmas Investindo Sekuritas, Kamis (15/2).
Proyeksi Ekonomi Jika Prabowo Presiden
Ekonom sekaligus Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, memberikan gambaran bagaimana kondisi perekonomian Indonesia ketika Prabowo benar-benar memimpin Indonesia.
Pertama, Bhima menganalisa bagaimana wait and see yang dilakukan oleh investor sebelum menggelontorkan modal mereka di Indonesia.
"Jadi kalau lihat hasil quick count yang menang Prabowo-Gibran, ini investor tetap memperhatikan beberapa hal. Pertama apakah ada gugatan bagi mereka yang kalah mereka menggugat di Mahkamah Konstitusi, itu juga jadi salah satu isu," kata Bhima kepada kumparan, Kamis (15/2).
Capres 02 Prabowo Subianto didampingi cawapres Gibran Rakabuming Raka, saat berpidato di Nobar Quick Count di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (14/2/2024). Foto: Youtube/Prabowo Subianto
Kedua, juga ada faktor terkait kemampuan anggaran di APBN membiayai program kebijakan populis Prabowo-Gibran seperti program makan siang dan susu gratis. Untuk menjalankan program ini dibutuhkan Rp 400 triliun per tahun.
ADVERTISEMENT
Bhima melanjutkan, jajaran menteri-menteri yang akan menjabat di bidang ekonomi juga bakal disorot investor.
"Melihat koalisi Prabowo ini cukup gemuk dan partai pengusungnya juga cukup banyak, tapi pos-pos penting seperti siapa pengganti Sri Mulyani, siapa pengganti Luhut, dan siapa pengganti pos-pos ekonomi apakah menteri-menteri profesional di era Jokowi akan melanjutkan, atau siapa penggantinya, kredibilitasnya seperti apa. Itu jauh lebih penting di mata investor," kata Bhima.
Bhima menegaskan, menakar ekonomi ke depan misalnya Prabowo terpilih adalah perkara yang kompleks. Dari sisi eksternal juga ada faktor persaingan dengan internasional, pertumbuhan ekonomi global melambat, sampai ekonomi China sebagai mitra dagang Indonesia yang sedang lesu.
Bhima menakar bila Prabowo terpilih nanti, isu pertama yang akan diselesaikan pemerintah adalah masalah stabilitas harga pangan.
ADVERTISEMENT
"Karena masalah stabilitas harga pangan ini bisa terjadi lagi dalam kurun waktu 2025 ke depan. Mengingat memang stok beras itu mengalami penurunan tajam kemudian gula dan pangan lain ini. Juga siapa Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan yang bisa menyelesaikan itu. Itu yang ditunggu pelaku usaha, pelaku pasar," pungkas dia.