Populer: Gen Z dan Milenial Terjerat Pinjol; Dana Abadi Perumahan

Ilustrasi pencurian uang digital. Foto: Shutterstock

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat outstanding pinjaman, atau pinjaman yang belum dilunasi perseorangan hingga April 2024 mencapai Rp 57,35 triliun. Dari jumlah itu tercatat Rp 1,75 kredit yang macet, dan tidak sedikit yang terjerat adalah kalangan gen Z dan milenial. Ini menjadi berita paling banyak dibaca pada Jumat (21/6).

Selain itu ada berita soal rencana pemerintah membuat dana abadi perumahan. Berikut rangkuman berita populer di kumparanBisnis.

Gen Z dan Milenial Terjerat Pinjol

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat outstanding pinjaman, atau pinjaman yang belum dilunasi perseorangan hingga April 2024 mencapai Rp 57,35 triliun, terdiri dari usia di bawah 19 tahun Rp 213,1 miliar, usia 19-24 Rp 28,8 triliun, usia 35-54 Rp 24,7 triliun, dan usia di atas 54 tahun Rp 3,5 triliun.

Dari total tersebut, pinjaman perseorangan yang lancar atau sampai dengan periode 30 hari jumlahnya Rp 51,9 triliun, dan pinjaman tidak lancar periode 30-90 hari senilai Rp 4,1 triliun.

Dari sisi usia, peminjam di bawah usia 19 tahun yang pembayarannya macet jumlahnya senilai Rp 1,79 miliar, usia 19-34 tahun Rp 667,1 miliar, usia 35-54 tahun Rp 541,2 miliar, dan usia lebih dari 54 tahun senilai Rp 91,6 miliar.

Sementara untuk penyaluran dana pinjol dari fintech lending, pada April 2024 tercatat mencapai Rp 21,67 triliun, yakni di wilayah Jawa Rp 16,62 triliun dan di luar Jawa Rp 5 triliun.

Untuk di wilayah Jawa, penyaluran pinjaman pinjol paling banyak berada Jawa Barat senilai Rp 5,775 triliun, disusul DKI Jakarta Rp 3,8 triliun, dan Jawa Timur Rp 3,25 triliun.

Sementara di luar Jawa, penyaluran terbesar di Sumatera Utara senilai Rp 615 miliar, kemudian Bali Rp 449 miliar, disusul Sulawesi Selatan Rp 394 miliar, dan Sumatera Selatan Rp 360 miliar.

Dana Abadi Perumahan

Pemerintah sedang membahas pembentukan dana abadi perumahan. Kemungkinan program ini akan dimulai di era Prabowo-Gibran. Saat ini Kementerian PUPR dengan Kementerian Keuangan sedang membahas apakah untuk dana abadi nantinya akan dibentuk Badan Layanan Umum (BLU) atau dititipkan ke BP Tapera sebagai operator investasi pemerintah.

Direktur Pembiayaan Perumahan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Haryo Bekti Martoyoedo memberi perbandingan daya ungkit pembiayaan rumah subsidi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan dana abadi, dibanding FLPP dengan dana bergulir yang dikelola BP Tapera saat ini.

Ilustrasi BP TAPERA Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Haryo memberi perbandingan dengan anggaran yang sama sebesar Rp 19,4 triliun, maka dengan skema dana abadi dalam 20 tahun bisa menyalurkan FLPP kepada 584.093 unit rumah subsidi, sedangkan dengan skema FLPP Tapera hanya bisa 270.179 unit.

"Kalau dana, punya uang Rp 19,4 triliun itu selama 20 tahun kalau uang itu dipakai dengan pergulirannya bisa 270 ribu. Tapi kalau dengan abadi ini, dengan investasi yang baik, dengan dana yang sama selama 20 tahun bisa sampai 584 ribu," katanya dalam konferensi pers dana abadi di Jakarta Selatan, Jumat (21/6).

Pengelolaan dana FLPP yang sekarang berlaku, adalah anggaran dari APBN disalurkan kepada BP Tapera sebagai pengelola bergulir dengan return hanya 0,5 persen. Sedangkan dengan skema dana abadi yang sekarang diusulkan, return yang diterima pihak pengelola dana abadi bisa mencapai 5,97 persen dari investasi berupa Surat Utang Negara (SUN), obligasi BUMN/korporasi, dan deposito.