Populer: Jokowi Cerita Tantangan Akuisisi Freeport; Data NPWP Bocor Dibantah

Presiden Jokowi (kanan) didampingi Menteri BUMN Erick Thohir (kiri), dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas di sela peresmian ekspansi proyek smelter PT Smelting di Gresik, Jawa Timur, Kamis (14/12/2023). Foto: Rizal Hanafi/ANTARA FOTO

Cerita Presiden Jokowi soal tantangan saat mengambil alih 51 persen saham milik PT Freeport Indonesia (PTFI) pada tahun 2018 menjadi berita yang ramai dibaca di kumparanBisnis.

Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP/Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan yang membantah adanya kebocoran data enam juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), termasuk data milik Jokowi dan Sri Mulyani, juga menjadi berita yang cukup banyak dibaca pada Jumat (20/9). Simak rangkumannya.

Jokowi Cerita Dibisiki Bisa Digulingkan saat Ambil Alih Freeport

Saat mengambil alih 51 persen saham PTFI, Jokowi bilang banyak orang yang mengingatkan dirinya agar pemerintah tidak mengambil alih perusahaan tambang emas terbesar di Indonesia asal Amerika Serikat (AS) itu.

Bahkan, Jokowi bilang ada pihak yang memperingatkannya soal risiko digulingkan dari kursi kepresidenan.

"Bahkan waktu akan mengambil Freeport [PTFI] saja banyak yang membisik kepada saya, 'pak hati-hati Papua bisa lepas. Pak hati-hati Bapak bisa digulingkan," katanya saat meresmikan Pembukaan Kongres ISEI & Seminar Nasional 2024 di Surakarta, (19/9).

Maka proses ambil alih 51 persen saham PTFI merupakan hal yang tidak mudah. Sebelumnya, PTFI sudah beroperasi sejak 7 April 1967 tidak mau membangun smelter.

"Sudah 55 tahun beroperasi enggak pernah mau membangun smelter karena yang di sana bukan hanya tembaga. Ada barang lain yang harganya lebih tinggi, yaitu emas," lanjut Jokowi.

Ditjen Pajak Bantah Data NPWP Bocor

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, bilang data yang tersebar bukan struktur dana mengenai pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

"Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disampaikan bahwa data log access dalam enam tahun terakhir menunjukkan tidak adanya indikasi yang mengarah kepada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP," katanya dalam keterangan resmi, Jumat (20/9).

Saat ini DJP telah berkoordinasi dengan Kemenkominfo, BSSN dan Kepolisian Republik Indonesia untuk tindakan lebih lanjut sesuai aturan yang berlaku.

Selain itu, ia juga mengimbau para masyarakat yang masuk sebagai Wajib Pajak untuk menjaga keamanan data masing-masing dengan memperbarui antivirus, mengubah kata sandi secara berkala, dan menghindari mengakses tautan maupun mengunduh file mencurigakan.