Populer: Jubir Anies Bicara Ketimpangan Ekonomi; Erick Thohir soal Korupsi PMN

Thomas Lembong Foto: Ema Fitriyani/kumparan

Juru bicara serta tim ahli ekonomi Anies Baswedan, Thomas Lembong, menilai ketimpangan ekonomi saat ini menjadi tantangan utama yang harus dihadapi Indonesia. Berita tersebut menjadi yang paling banyak dibaca sepanjang Sabtu (15/7).

Tak hanya itu, ada pula berita soal Menteri BUMN Erick Thohir yang mengancam akan penjarakan pelaku korupsi dana penyertaan modal negara (PMN) di BUMN Karya. Berikut rangkuman berita populer di kumparanBisnis.

Jubir Anies Bicara Ketimpangan Ekonomi

Mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong, yang juga juru bicara serta tim ahli ekonomi Anies Baswedan, mengungkapkan persoalan ketimpangan ekonomi menjadi tantangan saat ini.

Tom, sapaan akrabnya, mengatakan hal itu menjadi fokus Anies Baswedan karena saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia masih fokus pada variabel makro seperti produk domestik bruto (PDB).

Menurut Tom, variabel ekonomi makro seperti produk domestik bruto (PDB) juga kerap membuat banyak kalangan melupakan persoalan komposisi pertumbuhan.

Meski PDB Indonesia masuk kategori salah satu yang paling tinggi di antara negara-negara besar di dunia, lanjutnya, harus diperhatikan juga persoalan angka agregat sektor dan daerah yang masih timpang.

"Angka seperti itu (PDB) adalah angka agregat yang menyembunyikan komposisi pertumbuhan. Struktur pertumbuhan kita sekarang adalah segelintir sektor dan daerah yang pertumbuhannya kencang, sementara lebih banyak lagi sektor dan daerah yang pertumbuhannya rendah bahkan stagnan. Ketimpangan adalah salah satu tantangan utama kita saat ini," terang Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal periode 2016-2019 ini.

Tom menilai isu pemerataan listrik yang disampaikan Anies di rakernas APEKSI menjadi penting, karena ketika distribusi listrik lebih merata, akan mampu mengakselerasi aktivitas perekonomian secara lebih luas dan pada akhirnya berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional.

"Karena dalam sebuah perkembangan ekonomi yang sehat, urbanisasi (perkembangan perkotaan) terutama di kota-kota sekunder dan tersier, adalah mesin pertumbuhan yang seyogyanya memberikan sumbangan terbesar pada pertumbuhan ekonomi nasional. Itu fenomena yang sama di hampir semua negara berkembang. Jadi kita perlu fokus yang lebih besar, pada kebijakan pengembangan kota sekunder dan tersier," tutup Tom Lembong.

Sebelumnya, di acara Rakernas APEKSI Anies memperlihatkan visualisasi peta cahaya lampu dari udara di malam hari yang terang hanya di Pulau Jawa, khususnya DKI Jakarta. Pulau Sumatera dan Kalimantan hanya berupa titik-titik cahaya lampu, sementara di kawasan Indonesia bagian timur gelap.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lantas membandingkannya dengan peta India dan Korea Selatan di malam hari, di mana cahaya lampu rata di seluruh wilayah dan menunjukkan sebaran kontribusi listrik yang setara secara waktu dan frekuensi. Menurut Anies, pemerataan distribusi listrik terutama terkait frekuensi dan waktu menyala harus dilakukan secepatnya untuk menggenjot aktivitas perekonomian dan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

Erick Thohir Minta Penjarakan yang Korupsi PMN

Presiden Joko Widodo didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Ketum PSSI Erick Thohir dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat mengunjungi Stadion Si Jalak Harupat di Kabupaten Bandung, Rabu (12/7/2023). Foto: Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO

Menteri BUMN Erick Thohir mengancam akan penjarakan pihak yang melakukan korupsi dana penyertaan modal negara (PMN) di BUMN Karya. Apalagi, Erick mengatakan PMN terbesar adalah untuk pembangunan infrastruktur, salah satunya PT Hutama Karya (Persero), yang tahun ini mendapat PMN Rp 30 triliun untuk menggarap Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tahap 1 dan 2.

Untuk merampungkan pembangunan infrastruktur, Kementerian BUMN berharap BUMN Karya tidak terlalu bergantung pada PMN. Erick mengatakan ada banyak aksi korporasi yang diambil, mulai dari IPO, mengundang strategic partner.

"Ada juga yang namanya penambahan modal dari PMN atau pasar. Itu terbuka, tapi konteksnya yang kita selalu tekankan bagaimana aksi korporasi ini tentu bisa kita lihat hasilnya dan harus dipertanggungjawabkan," kata Erick saat ditemui di Mall Kota Kasablanka, Jakarta, Sabtu (15/7).

"Tentu kalau ada yang korupsi, ya kita penjarakan. Karena tidak mungkin pengelolaan BUMN ini tidak transparan. Karena ini tentu barang milik negara," tegas Erick.

Erick mengusulkan PMN pada tahun 2024 sebesar Rp 57. Angka itu dia bandingkan dengan capaian dividen BUMN bagi negara yang mencapai Rp 80,3 triliun.

"Dari Rp 57 triliun yang terbesar pembangunan infrastruktur, terutama Hutama Karya. Sebagian sudah mulai cair, karena itu kita mulai kerjakan lagi Tol Sumatera," kata Erick.

Menurutnya pembangunan proyek ini akan berdampak positif bagi pemerataan ekonomi. "Saudara-saudara kita yang Sumatera yang (penghasil) hasil sumber daya alam, selalu dinomor duakan. Pembangunan selalu di Jawa. Tidak salah, tapi Indonesia harus dibangun semua termasuk IKN di Kalimantan supaya pemerataan ekonomi terjadi," pungkasnya.