Populer: Kemenkeu Ogah Turunkan Defisit APBN Prabowo; 4 Masalah Pembangunan IKN

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani terima kunjungan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran. Foto: Dok Ig @smindrawati

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) enggan menurunkan defisit APBN pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi 1,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) menjadi salah satu berita populer di kumparanBISNIS sepanjang Rabu (5/6).

Berita lainnya adalah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai empat masalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Berikut rangkumannya:

Kemenkeu Ogah Turunkan Defisit APBN Prabowo-Gibran

Dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 yang diserahkan ke DPR, pemerintah telah menetapkan defisit fiskal untuk RAPBN 2025 di kisaran 2,45 persen hingga 2,82 persen dari PDB.

"Kita tetap di 2,45 persen sampai 2,82 persen. Seperti yang di dokumen KEM-PPKF," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kompleks Parlemen RI, Rabu (5/6).

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku pihaknya masih akan membahas mengenai permintaan penurunan defisit. "Nanti dibahas," katanya singkat.

Adapun, untuk menurunkan defisit APBN, pemerintah perlu memangkas sejumlah anggaran atau menaikkan target penerimaan negara. Namun, hal ini sulit dilakukan karena pemerintah mengerek belanja negara khususnya untuk program makan siang gratis.

Anggaran yang digunakan program prioritas ini diambil dari pos pendidikan dan kesehatan. Untuk belanja kesehatan 2025 ditargetkan mencapai Rp 217,8 triliun. Belanja kesehatan diarahkan untuk akselerasi penurunan stunting dan kasus penyakit menular, hingga penambahan bantuan gizi bagi balita dan ibu hamil.

BPK Temukan 4 Masalah Pembangunan IKN

Desain Kantor Otorita IKN Foto: Dok. Istimewa

BPK menemukan ada empat masalah dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2022. Hal ini tertulis dalam dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Semester II Tahun 2023.

1. Pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya selaras dengan RPJMN Tahun 2020-2024, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR Tahun 2020-2024, dan rencana induk IKN.

Selain itu, perencanaan pendanaan belum sepenuhnya memadai, antara lain sumber pendanaan alternatif selain APBN berupa KPBU dan swasta murni/BUMN/BUMD belum dapat terlaksana.

2. Persiapan pembangunan infrastruktur belum memadai, di antaranya persiapan lahan pembangunan infrastruktur IKN masih terkendala mekanisme pelepasan kawasan hutan, 2.085,62 Ha dari 36.150 Ha tanah masih dalam penguasaan pihak lain.

"Karena belum diterbitkannya hak pengelolaan lahan (HPL), serta belum selesainya proses sertifikasi atas 5 area hasil pengadaan tanah," tulis laporan BPK dikutip Rabu (5/6).

3. Pelaksanaan manajemen rantai pasok dan peralatan konstruksi untuk pembangunan infrastruktur IKN Tahap I belum optimal, di antaranya kurangnya pasokan material dan peralatan konstruksi untuk pembangunan IKN.

4. Kementerian PUPR belum sepenuhnya memiliki rancangan serah. terima aset, rencana alokasi anggaran operasional, serta mekanisme pemeliharaan dan pengelolaan aset dari hasil pembangunan infrastruktur IKN Tahap I.