Populer: KKP Investigasi Pagar Laut Bekasi; Larangan Bangun Rumah di Persawahan

Pagar laut membentang di sepanjang laut di kawasan Desa Segara Jaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Selasa (14/1/2025). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan melakukan investigasi terkait keberadaan pagar laut di Bekasi, Jawa Barat. Ini menjadi informasi yang ramai dibaca di kumparanBisnis sepanjang Selasa (14/1).

Selain itu, ada juga berita mengenai Presiden Prabowo Subianto yang melarang pembangunan rumah di area persawahan. Berikut rangkumannya.

KKP Segera Investigasi Pagar Laut di Bekasi

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, Pung Nugroho Saksono, mengatakan KKP akan segera menginvestigasi keberadaan pagar di laut Bekasi tersebut. Pung menilai pagar tersebut harus memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

"Itu nanti kita akan lakukan tindakan, kami akan selidiki dan periksa dulu punya nggak PKKPRL-nya," kata Pung ketika dihubungi kumparan, Selasa (14/1).

Pagar laut membentang di sepanjang laut di kawasan Desa Segara Jaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Selasa (14/1/2025). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Pung menyebut KKP juga sudah mengantongi identitas perusahaan yang menaungi pagar di laut Bekasi tersebut. Meskipun, dia belum mau mengungkapkan nama perusahaan yang dimaksudnya. "Kalau itu ada perusahaannya kok, tenang aja," ujarnya.

Prabowo Larang Bangun Rumah di Persawahan

Presiden Prabowo Subianto melarang membangun perumahan di lahan persawahan. Meskipun penyediaan hunian merupakan salah satu program andalan Prabowo, yaitu program 3 juta rumah.

“Presiden sudah melarang kita memakai persawahan untuk membangun perumahan,” ungkap Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah saat Policy Seminar Sustainable Housing, Building and Cities in Indonesia di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan, pada Selasa (14/1).

Fahri kemudian bicara soal visi Prabowo untuk swasembada pangan. Prabowo berpesan jangan sampai pembangunan perumahan justru mengganggu cita-cita tersebut.

“Pada saat Presiden kita sedang mencetak sawah, menganjurkan cetak sawah, tapi ada saja yang malah justru melakukan pembangunan yang mengancam ketahanan pangan kita,” jelas Fahri.