Populer: Korban PHK Dapat 60% Gaji Selama 6 Bulan; Efisiensi Anggaran Rp 750 T

ilustrasi PHK. Foto: Shutterstock

Presiden Prabowo Subianto meneken aturan baru tentang korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat 60 persen dari gaji selama 6 bulan. Ini menjadi kabar yang ramai dibaca di kumparanBisnis sepanjang Minggu (16/2).

Selain itu, ada juga berita mengenai efisiensi anggaran pemerintah yang mencapai Rp 750 triliun. Berikut rangkumannya.

Pekerja Kena PHK Dapat 60 Persen Gaji Selama 6 Bulan

Prabowo baru saja meneken aturan mengenai pekerja yang terkena kebijakan PHK kini berhak mendapatkan 60 persen gaji selama kurun waktu 6 bulan.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 yang merupakan Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Dalam beleid yang diteken pada 7 Februari 2025 ini, ada sejumlah perubahan seperti di pasal 11 terkait iuran wajib JKP setiap bulan dari sebelumnya 0,46 persen menjadi 0,36 persen dari upah sebulan.

Pada Pasal 21 Ayat (1) PP tersebut menjelaskan pekerja yang terkena PHK yang terdaftar dalam Program JKP dapat menerima manfaat uang tunai setiap bulan dengan besaran 60 persen dari upah untuk paling lama 6 bulan.

Pada aturan sebelumnya, korban PHK juga mendapatkan upah selama 6 bulan, dengan besaran yang dibayarkan yaitu 45 persen dari gaji untuk 3 bulan pertama dan 25 persen untuk 3 bulan berikutnya.

“Upah yang digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat uang tunai merupakan upah terakhir Pekerja/Buruh yang dilaporkan Pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tidak melebihi batas atas Upah yang ditetapkan,” bunyi ayat (2) Pasal 21 PP tersebut, dikutip Minggu (16/2).

Beleid itu juga mengatur batas upah yang ditetapkan yaitu Rp 5 juta. Apabila upah melebihi batas atas, maka upah yang digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat uang tunai sebesar batas atas upah.

Selain itu, ada tambahan di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 pasal yaitu Pasal 39A. Ayat 1 Pasal 39A berbunyi dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau tutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menunggak iuran paling lama 6 bulan, maka manfaat JKP tetap dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pangkas Rp 750 T untuk MBG dan Danantara

Prabowo melakukan efisiensi anggaran negara demi program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Jumlah Rp 750 triliun ini terdiri dari dua tahap penghematan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yaitu pertama Rp 300 triliun, tahap kedua Rp 308 triliun, kemudian dari dividen BUMN.

“Kemudian penghematan ini yang lagi ramai, ya penghematan yang kita lakukan putaran pertama oleh kementerian keuangan di sisir dihemat Rp 300 triliun, penghematan putaran kedua Rp 308 triliun, dividen dari BUMN Rp 300 triliun, 100 (triliun) dikembalikan, jadi totalnya kita punya Rp 750 triliun,” kata Prabowo dalam HUT Gerindra, Sabtu (15/2).

Program makan bergizi gratis (MBG) di Papua. Foto: TPNPB Kodap VIII Intan Jaya

Prabowo memastikan dana itu akan dialokasikan untuk program MBG. Kaitannya dengan hal ini, dia menilai kesejahteraan generasi penerus harus menjadi prioritas utama pemerintah.

Sementara itu, sisa dana yang mencapai sekitar USD 20 miliar akan dikelola oleh BPI Danantara untuk diinvestasikan, tujuannya agar negara maju.

Prabowo mengatakan pembangunan ekonomi harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Selain aspek ekonomi, Prabowo juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan persatuan nasional.

Ia mengingatkan agar rakyat waspada terhadap potensi perpecahan yang bisa ditimbulkan oleh kepentingan asing.

“Kalau ada yang mau menghasut waspada, ini usaha kegiatan asing yang ingin memecah belah. Nanti terkuak LSM yang dibiayai asing, media-media juga,” tutur Prabowo.