Populer: Larangan Ekspor Bauksit Juni 2023; Sri Mulyani Sebar Rp 470 T Bansos

Presiden Joko Widodo umumkan kebijakan pelarangan Ekspor Bauksit di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/12/2022). Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan Indonesia akan melarang ekspor bijih bauksit per Juni 2023. Kabar itu menjadi berita paling populer di kumparanBisnis sepanjang Rabu (21/12).

Selain itu, berita mengenai Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bakal bagikan bantuan sosial (bansos) dengan total anggaran sebesar Rp 470 triliun, juga ramai dibaca publik.

Berikut rangkumannya:

Jokowi Larang Ekspor Bauksit Mulai Juni 2023

Jokowi mengatakan, larangan ekspor bijih bauksit dilakukan untuk meningkatkan industri olahan sumber daya alam di dalam negeri.

Adapun langkah menyusul larangan yang dilakukan Pemerintah pada bijih nikel di 2020 lalu, yang dinilai berhasil untuk menambah pendapatan negara dan juga mendorong hilirisasi di dalam negeri.

“Keberhasilan ini (larangan ekspor bijih nikel) akan dilanjutkan untuk komoditas yang lain, dan mulai Juni 2023, Pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor bijih bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri,” ujar Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Rabu (21/12).

Dari industrialisasi bauksit dalam negeri ini setidaknya akan pendapatan negara akan bertambah dari sebelumnya Rp 21 triliun menjadi Rp 62 triliun.

“Pemerintah akan terus konsisten akan melakukan hilirisasi di dalam negeri agar nilai tambah dinikmati di dalam negeri untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat,” tegas Jokowi.

Sri Mulyani Sebar Rp 470 Triliun Bansos di 2023

Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) berbicara dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/12/2022). Foto: Aprillio Akbar/Antara Foto

Sri mulyani menuturkan, pembagian bansos Rp 470 triliun pada tahun 2023 dilakukan guna melindungi masyarakat yang rentan di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Menurutnya, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) merupakan shock absorber Indonesia menghadapi gejolak ekonomi dan ketidakpastian global.

"Tahun ini, kami membelanjakan untuk subsidi kompensasi di atas Rp 500 triliun, tahun depan bansos dianggarkan mencapai Rp 470 triliun. Itu untuk menjaga daya beli masyarakat dan memberikan jaring pengaman sosial, terutama kepada kelompok yang rentan," kata Menkeu dalam Outlook Perekonomian Indonesia 2023 di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (21/12).

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengungkapkan, strategi fiskal yang akan dilakukan pemerintah Indonesia guna merespons ketidakpastian global yaitu dengan cara menjaga sekaligus memperbaiki fundamental sumber pertumbuhan ekonomi dalam negeri.