Populer: LinkAja Reorganisasi Karyawan; Luhut Ikut Urus Masalah Minyak Goreng

Ilustrasi aplikasi uang digital Linkaja. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Kabar mengenai PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) atau LinkAja melakukan Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK terhadap 200 karyawannya, menjadi berita populer di kumparanBisnis pada Selasa (24/5).

Berita lainnya yang paling banyak dibaca soal Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan yang mendapat tugas baru dari Presiden Jokowi untuk tangani masalah minyak goreng. Berikut rangkumannya:

LinkAja PHK Reorganisasi Karyawan

LinkAja buka suara soal kabar PHK terhadap lebih dari 200 karyawan. Menanggapi hal tersebut, Head of Corporate Secretary Group LinkAja, Reka Sadewo, menyebutkan PHK disebabkan kebijakan perusahaan untuk melakukan perubahan yang signifikan dalam penyesuaian bisnis. Namun Reka menampik jumlah karyawan yang direorganisasi sampai sebanyak itu.

"Informasi ini (200 karyawan di PHK) kurang tepat. Jumlah reorganisasi SDM kami jauh dari angka yang disebutkan tersebut," kata Reka kepada kumparan, Rabu (25/5).

Dia menyebutkan, PHK disebabkan kebijakan perusahaan melakukan perubahan signifikan dalam penyesuaian bisnis. Menurut Reka, hal itu dapat berpengaruh pada reorganisasi sumber daya manusia (SDM) perusahaan, terutama dalam fokus dan tujuan bisnis perusahaan.

Reka menambahkan bahwa penyesuaian atas kebijakan untuk mereorganisasi SDM ini dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Dia mengatakan perusahaan akan mematuhi aturan Pemerintah terkait kebijakan pengurangan jumlah pekerja tersebut.

Luhut Dapat Tugas Urus Masalah Minyak Goreng

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan (kiri) menjawab pertanyaan dari wartawan seusai mengunjungi Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Foto: ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mendapatkan tugas baru dari Presiden Jokowi, untuk menangani masalah minyak goreng di Indonesia.

"Pak Menko Maritim dan Investasi diminta presiden untuk membantu memastikan ketersediaan dan distribusi minyak goreng sesuai target, di daerah Jawa Bali," katanya, Selasa (24/5).

Jodi menjelaskan, dalam melaksanakan tugas tersebut nantinya akan melibatkan lintas kementerian. Selain Kemenko Marves, akan ada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan hingga Kementerian Keuangan.

Dia mengatakan pemerintah akan turut mengawasi secara ketat kebijakan pasca larangan ekspor Crude Palm Oil (CPO) dicabut serta akan terus melakukan paralel meeting terkait hal tersebut.

"Pemerintah akan menggunakan aplikasi digital untuk dalam melaksanakan kebijakan ini. Targetnya adalah minyak goreng curah dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah terdistribusi secara merata dan sebanyak mungkin," kata Jodi.