Bisnis
·
11 Juni 2021 6:15
·
waktu baca 1 menit

Populer: Lonjakan Utang Era Jokowi; Sri Mulyani Siapkan Aturan Pajak Uang Kripto

Konten ini diproduksi oleh kumparan
Populer: Lonjakan Utang Era Jokowi; Sri Mulyani Siapkan Aturan Pajak Uang Kripto (29794)
SBY menyambangi Jokowi di Istana Merdeka Foto: Yudhistira Amran/kumparan
Anggota DPR Fadli Zon menyebut tata kelola utang pemerintah era Presiden Jokowi lebih buruk ketimbang SBY. Total utang di akhir jabatan SBY tercatat Rp 2.700 triliun, naik menyentuh Rp 8.000 triliun saat ini.
ADVERTISEMENT
Kabar tersebut jadi salah satu berita populer ekonomi bisnis, Kamis (10/6). Rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani menarik pajak atas uang kripto, jadi berita lainnya yang ramai dibaca. Berikut rangkumannya:

Fadli Zon Bandingkan Utang Era SBY dan Jokowi

Utang pada era kepemimpinan Presiden Jokowi mendapat sorotan dari anggota DPR Fadli Zon. Fadli Zon menilai tata kelola utang pada era Jokowi lebih buruk dibandingkan era SBY.
"Di masa pemerintahan SBY, hingga akhir jabatannya utang pemerintah tercatat sebesar Rp 2.700 triliun dan utang BUMN sebesar Rp 500 triliun," kata Fadli Zon melalui pesan tertulis yang diterima kumparan, Kamis (10/6).
Menurut politikus Gerindra, SBY berhasil menurunkan rasio utang terhadap PDB dari 56,6 persen di 2004, menjadi 23 persen di 2014. Sementara saat Jokowi menjabat, posisi utang mencapai Rp 8.000 triliun.
ADVERTISEMENT
Sri Mulyani Siapkan Regulasi Pajak Uang Kripto
Populer: Lonjakan Utang Era Jokowi; Sri Mulyani Siapkan Aturan Pajak Uang Kripto (29795)
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan saat ini pemerintah bersama Bank Indonesia dan OJK tengah membahas regulasi mengenai uang kripto di Indonesia. Salah satunya terkait persoalan pajak uang kripto.
Menurut Menkeu, saat ini uang kripto masih diatur sebagai komoditas di Bappebti. Sementara itu, belum ada regulasi yang mengatur transaksi uang kripto.
“Selama ini itu (uang kripto) dimasukkan Bappebti karena dianggap komoditas, ini pun secara internasional kita juga perlu melihat practice seperti apa, bagaimana Kemenkeu atau bank sentral mulai step in, bagaimana bentuk regulasinya,” ujar Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (10/6).
***
Saksikan video menarik di bawah ini: