Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.103.0
Populer: Luhut Jadi Ketua World Water Forum; Kepala Otorita Bicara Soal Koruptor
16 Januari 2023 5:52 WIB
·
waktu baca 2 menit
ADVERTISEMENT
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, resmi dipilih sebagai Ketua World Water Forum ke-10. Kabar itu menjadi berita yang banyak dibaca di kumparanBisnis sepanjang Minggu (15/1).
ADVERTISEMENT
Berikut rangkuman berita populer di kumparanBisnis:
Luhut Jadi Ketua World Water Forum
Luhut resmi dipilih sebagai Ketua World Water Forum ke-10 yang akan digelar di Indonesia pada 18-24 Mei 2024 di Bali.
Berdasarkan Pasal 6 Ayat 2 Keppres No. 1 Tahun 2023 dijelaskan, Luhut selaku Ketua Panitia Nasional memiliki tiga tugas yakni mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyelenggaraan World Water Forum ke-10. Kedua, menetapkan rencana induk penyelenggaraan World Water Forum ke-10.
"Dan menyampaikan laporan kepada presiden selaku pengarah," bunyi Keppres tersebut, dikutip Minggu (15/1).
Kepala Otorita Bicara Soal Koruptor
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono memastikan tak ada ruang bagi para koruptor di IKN. Menurutnya, segala bentuk KKN agar ditindak secara tegas karena akan sangat mempengaruhi reputasi Otorita IKN sebagai lembaga.
“Apalagi sebagian besar pembangunan IKN dibiayai investasi, sehingga sekali saja reputasi Otorita IKN tercoreng, akan berpengaruh terhadap kepercayaan para investor untuk melakukan investasi di IKN,” ujar Bambang dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/1).
ADVERTISEMENT
Hal itu ia tekankan saat melantik sepuluh orang untuk mengisi jabatan Kepala Biro/Direktur dan 25 orang untuk mengisi jabatan Fungsional, Jumat (13/1).
Bambang menegaskan, karena begitu banyak target yang harus dipenuhi sebagai showcase, pertanggungjawaban serta perwujudan Otorita IKN untuk meyakinkan semua pihak bahwa IKN akan terbangun sesuai visi dan misi yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.