Populer: Masyarakat Diminta Update Data Pajak; Proyek Big Data Kominfo Rp 61 M
ยทwaktu baca 2 menit
PerbesarDirektorat Jenderal Pajak (DJP) meminta masyarakat segera perbarui data dan informasi di situs pajak agar proses integrasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ke Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam berjalan dengan baik adalah berita yang paling banyak dibaca sepanjang Selasa, (2/8).
Selain itu, ada juga kabar soal Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang membuka tender untuk penyediaan layanan big data nasional dengan nilai anggaran Rp 61,3 miliar urut menjadi berita yang ramai dibaca. Berikut rangkuman berita populer di kumparanBisnis.
DJP Minta Masyarakat Update Data di Situs Pajak
Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo meminta wajib pajak (WP) untuk melakukan pembaruan data dan informasi di situs pajak. Imbauan ini dilakukan agar proses integrasi NPWP ke NIK dapat berjalan dengan baik.
"Saya imbau masyarakat wajib pajak dengan menggunakan NIK sebagai NPWP ini profil, alamat, nama, dan jenis kegiatan usaha," kata Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan, Suryo Utomo di Kantor Dirjen Pajak, Selasa (2/8).
Proses pembaruan data dapat dilakukan oleh WP secara online melalui situs DJP. Bagi WP yang belum bisa menggunakan NIK untuk masuk ke sistem DJP, WP masih bisa menggunakan NPWP yang lama. Kemudian melakukan updating.
"WP masuk ke laman kami dengan gunakan NPWP sebagai key access-nya, updating ke NIK dan masukan informasi lainnya dan simpan. Kalau sudah log out dan silakan masuk lagi dengan NIK sebagai key aksesnya," kata Suryo.
Kominfo Anggarkan Proyek Big Data Rp 61 M
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membuka tender untuk penyediaan layanan big data nasional. Tender ini dibuka dengan nilai anggaran Rp 61,3 miliar.
Berdasarkan data di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kominfo, lelang ini tercatat mulai didaftarkan sejak 18 Juli 2022. Tender ini tercatat sudah diikuti sebanyak 58 peserta.
Adapun hingga saat ini, tender sudah berstatus pengumuman pasca-kualifikasi. Dengan rencana pengunggahan dokumen penawaran dimulai pada 4 Agustus 2022 sekaligus akhir masa pendaftaran.
Jenis kontrak yang ditawarkan dalam tender ini adalah gabungan lumsum dan harga satuan. Pengumuman pemenang tender rencananya dilakukan pada 15 Agustus 2022.
Proyek ini terdaftar untuk satuan kerja Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. Dengan nilai pagu paket Rp 61,3 miliar untuk tahun APBN 2022 dan nilai HPS paket Rp 31,3 miliar.