Populer: Menaker Bicara Masalah Outsourcing; Hashim Sebut TKDN Hambat Investasi

Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Lingkungan Hidup Hashim Djojohadikusumo Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan akan menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait permasalahan outsourcing. Ini menjadi salah satu berita populer di kumparanBisnis sepanjang Jumat (2/5).

Selain itu, Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto untuk Energi dan Lingkungan Hidup, Hashim Djojohadikusumo, meminta aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dipangkas, juga ramai dibaca. Berikut rangkumannya.

Menaker Bakal Ikuti Arahan Prabowo soal Rencana Hapus Outsourcing

Prabowo sempat menyinggung soal keinginannya untuk menghapus sistem outsourcing dalam acara May Day, Kamis (1/5). Ini juga merupakan salah satu tuntutan buruh.

Yassierli menegaskan, kebijakan presiden akan dijadikan landasan dalam penyusunan Peraturan Menteri tentang outsourcing.

"Kebijakan Presiden yang disampaikan pada perayaan May Day 2025 terkait outsourcing tentunya akan menjadi kebijakan dasar dalam penyusunan peraturan menteri tentang outsourcing yang saat ini sedang disusun," ujar Menaker dalam keterangan resmi, Jumat (2/5).

Persoalan alih daya (outsourcing), menurut dia, telah menjadi isu yang terus disuarakan oleh kalangan pekerja selama hampir dua dekade terakhir.

Dalam praktiknya, outsourcing kerap menimbulkan berbagai permasalahan, seperti pengalihan kegiatan inti (core business), ketidakpastian pekerjaan, tidak adanya kejelasan karier, upah rendah, kerentanan terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK), lemahnya perlindungan jaminan sosial, hingga sulitnya membentuk serikat pekerja.

Hashim Minta Pangkas TKDN yang Hambat Investasi Energi Terbarukan

Hashim menyoroti beberapa hambatan yang masih perlu dibenahi oleh pemerintah, terutama dalam hal regulasi kandungan lokal. Menurutnya, regulasi TKDN selalu dikeluhkan oleh negara mitra dagang Indonesia, terutama Amerika Serikat (AS) yang menjadikannya alasan pengenaan tarif resiprokal terhadap Indonesia.

"Saya kira mungkin kemudahan-kemudahan perizinannya sudah cukup bagus. Tapi masih ada beberapa kendala yang selalu dibicarakan, yaitu TKDN, tingkat kandungan dalam negeri. Itu selalu menjadi masalah bagi mitra dagang kita, terutama dari Amerika (Serikat). Jadi ini mungkin yang harus kita upayakan untuk dipangkas," ungkap Hashim melalui keterangan tertulis usai menghadiri Bloomberg New Energy Forum (NEF) Summit 2025 yang digelar di New York, AS, Jumat (2/5).

Hashim mengungkapkan ketertarikan berbagai pihak asing terhadap peluang investasi energi terbarukan di Indonesia semakin besar. Ia menyebutkan sejumlah investor dari berbagai kawasan menunjukkan minat serius untuk masuk ke pasar Indonesia.

"Cukup banyak funds yang tertarik untuk bisnis di Indonesia. Baik dari Amerika (Serikat), ada dari Eropa, yang sangat berminat," ujar Hashim.