Populer: Migas Papua Produksi 14K Barel; Kata Pengusaha soal Skema Migas Tambang
ยทwaktu baca 3 menit
PerbesarProduksi migas di Papua yang mencapai 14 ribu barel per hari menjadi salah satu berita populer kumparanBISNIS sepanjang Sabtu (9/5). Selain itu, penolakan pengusaha terhadap rencana penerapan skema kontrak migas untuk sektor tambang juga menarik perhatian.
Untuk lebih jelasnya, berikut rangkuman berita populer tersebut:
Papua Punya 11 Blok Migas, Produksi Minyak Capai 14 Ribu Barel per Hari
Wilayah Papua saat ini memiliki 11 wilayah kerja (WK) atau blok migas, dengan total produksi minyak mentah mencapai 14 ribu barel per hari (mbopd) dan gas bumi sebesar 2.000 juta standar kaki kubik per hari (mmscfd). Pemerintah tidak hanya memfokuskan pada peningkatan produksi dari WK yang sudah beroperasi seperti BP Berau dan Pertamina EP, tetapi juga pada optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH) serta kepemilikan Participating Interest (PI) 10 persen bagi pemerintah daerah.
Strategi peningkatan produksi migas melibatkan reaktivasi sumur-sumur idle dan penerapan teknologi mutakhir seperti fracking, Enhanced Oil Recovery (EOR), serta horizontal drilling. Selain itu, pemerintah mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam melalui kebijakan DBH dan PI 10 persen, dengan harapan pendapatan tersebut dapat diinvestasikan kembali pada sektor pendidikan dan keterampilan masyarakat lokal.
Dampak ekonomi dari sektor migas di Papua juga terlihat dari penyerapan tenaga kerja. Proyek terbaru BP Tangguh, UCC Ubadari, menunjukkan bahwa dari total 4.018 tenaga kerja, sekitar 1.330 pekerja (33 persen) berasal dari Papua, dengan 929 di antaranya dari wilayah Bintuni dan Fakfak. Inisiatif ini diperkuat dengan peluang kerja sama melalui PEM Akamigas, Pusdiklat Migas, dan universitas untuk memperkuat pendidikan vokasi dan sertifikasi kompetensi SDM lokal.
Pengusaha soal Bahlil Mau Tiru Skema Kontrak Tambang dengan Migas: Beda Karakter
Rencana Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk menerapkan skema kontrak bagi hasil seperti di sektor migas pada industri pertambangan mineral dan batu bara (minerba) mendapatkan tanggapan dari Indonesian Mining Association (IMA). IMA menyatakan industri pertambangan minerba memiliki karakteristik usaha yang fundamental berbeda dibandingkan migas, baik dari sisi model bisnis, pola investasi, tingkat risiko, regulasi, maupun mekanisme perizinannya.
Perbedaan mendasar ini, menurut IMA, menjadikan pendekatan kebijakan fiskal dan mekanisme penerimaan negara di sektor minerba tidak dapat disamakan. Implementasi skema bagi hasil atau Production Sharing Contract (PSC) pada sektor pertambangan minerba akan menghadapi tantangan signifikan akibat perbedaan siklus usaha, profil risiko, struktur biaya, dan mekanisme operasional kedua sektor.
IMA menekankan pentingnya stabilitas kebijakan keuangan bagi perusahaan pertambangan, terutama di tengah berbagai penyesuaian regulasi yang ada seperti perubahan Dana Hasil Ekspor (DHE), royalti, Harga Patokan Mineral (HPM), bea keluar, hingga penerapan B50. Kepastian dan konsistensi kebijakan dianggap krusial untuk menjaga daya saing industri pertambangan Indonesia serta mendukung investasi jangka panjang untuk program hilirisasi.