Populer: Partai Buruh Bela Ganjar soal UMP Jateng; Karyawan KAI Demo

KAI Berangkatkan 38 Ribu Penumpang dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen. Foto: dok: PT KAI

Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal membela Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo soal Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah. Kabar tersebut menjadi salah satu berita yang paling banyak dibaca sepanjang Kamis (4/5).

Tak hanya itu, ada juga berita mengenai demonstrasi karyawan PT KAI. Berikut rangkuman berita populer di kumparanBisnis:

Said Iqbal Bela Ganjar soal UMP Jateng

Ganjar Pranowo bertemu dengan perwakilan buruh yang diwakili oleh Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea di Dharmawangsa, Senin (1/5). Foto: Thomas Bosco/kumparan

Said Iqbal mengaku disindir masyarakat karena mendukung Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Padahal, Upah Minimum Provinsi (UMP) Jateng rendah.

Ganjar menetapkan menetapkan UMP Jateng di 2023 Rp 1.958.169,69. Angka itu naik 145.234,26 atau 8,01 persen jika dibandingkan UMP Jateng di 2022.

Said yang juga merupakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) pun membela Ganjar. Ia menilai besaran UMP Jateng bukan merupakan kehendak Ganjar, melainkan karena sistem yang sudah berjalan sejak 1982.

Dia menjelaskan, dasar penetapan UMP menggunakan perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL) yang awalnya disebut kebutuhan fisik minimum (KFM) pada 1982, berubah menjadi kebutuhan hidup minimum (KHM), baru kemudian menjadi KHL yang berlaku saat ini.

"Sekarang itu 60 item ya jelas Jateng dengan DKI Jakarta biaya hidupnya berbeda walaupun sama-sama 60 item dan upah murah di Jateng kalau boleh kita sebut begitu karena dari tahun 1982, bukan karena Pak Ganjar," kata Said Iqbal saat konferensi pers secara virtual, Kamis (4/5).

Karyawan KAI Demo

Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) melakukan aksi demonstrasi di Jakarta, Kamis (4/5). Aksi digelar di sekitar Stasiun Gambir dan ramai di media sosial.

Mereka menuntut kenaikan gaji dan keberatan atas proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang membebani keuangan KAI.

Mengenai aksi demo ini, Manajemen KAI memastikan pelayanan kepada para pelanggan dan operasional kereta api tetap berjalan normal dan lancar.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan bahwa manajemen KAI menghargai rekan-rekan SPKA untuk mengemukakan pendapat sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

“Manajemen KAI selalu terbuka untuk berdiskusi dengan jajaran SPKA dalam rangka mencari solusi terbaik bagi kesejahteraan pegawai dan kemajuan perusahaan,” kata Joni kepada kumparan.

KAI tetap berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai dengan tetap menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG). Saat ini, KAI masih terus melakukan evaluasi terhadap aspirasi yang disampaikan oleh jajaran SPKA.