Populer: PDIP Dukung PPN 12 Persen; Penyebab Produk China Banjiri RI

Ilustrasi PDIP Foto: Fitra Andrianto/kumparan

Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menyatakan partainya mendukung kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen yang berlaku mulai Januari 2025. Kabar tersebut menjadi salah satu berita paling banyak dibaca sepanjang Selasa (24/12).

Ada juga kabar soal Peneliti Next Policy Muhammad Ibnu Faisal yang mengatakan peningkatan volume impor dari negara Tirai Bambu alias Tiongkok terjadi sebagai efek dari penerapan ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA). Berikut rangkuman berita populer di kumparanBisnis:

PDIP Dukung PPN 12 Persen

Said menjelaskan kenaikan ini sudah disepakati dalam Undang Undang No 7 tahun 2021 Bab IV pasal 7 ayat 1 huruf b yang disepakati oleh pemerintah dan DPR RI.“Atas dasar ketentuan ini, maka pemerintah dan DPR sepakat untuk memasukkan asumsi tambahan penerimaan perpajakan dari pemberlakuan PPN 12 persen ke dalam target pendapatan negara pada APBN 2025,” kata Said dalam keterangan tertulis, Selasa (24/12).

Dengan begitu, sebagai Ketua Banggar DPR RI, Said akan menjalankan amanat konstitusi itu sambil menekan pemerintah untuk menyiapkan mitigasi kenaikan PPN yang berdampak pada masyarakat kelas menengah ke bawah.

“Sebagai Ketua Badan Anggaran DPR RI, pada tanggal 8 Desember 2024 yang lalu, saya juga sudah menyampaikan ke publik agar pemerintah melakukan mitigasi risiko atas dampak kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen, khususnya terhadap rumah tangga miskin, dan kelas menengah,” katanya.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Said abdullah. Foto: DOK. PDI-Perjuangan

Sebelumnya, DPR RI mengadakan rapat paripurna (rapur) ke-9 penutupan masa persidangan I tahun sidang 2024-2025, Kamis (5/12). Ketika Pimpinan DPR RI hendak menutup persidangan, sejumlah anggota DPR melakukan interupsi.Salah satunya, anggota DPR RI Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, yang meminta kepada pemerintah untuk membatalkan rencana kenaikan Pajak Penghasilan Negara (PPN) menjadi 12 persen sejak 1 Januari 202.

“Saya merekomendasikan mendukung Presiden Prabowo, (untuk) menunda atau bahkan membatalkan rencana kenaikan PPN 12 persen sesuai amanat pasal 7 ayat 3 dan ayat 2 Undang-Undang No 7,” ujar Rieke dalam Ruang Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (5/12).

Penyebab Produk China Banjiri RI

Sejak penerapan ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA),produk-produk dari China, menjadi lebih terjangkau di Indonesia.Berdasarkan catatan Ibnu, pada periode 2019-2023, impor TPT (tekstil, pakaian, dan tekstil lainnya) dan kosmetik dari Cina mengalami peningkatan rata-rata tahunan sebesar 2,75 persen dan 35,46 persen masing-masing.

"Hingga 2024, nilai impor dari Cina mencapai USD 52,26 miliar atau meningkat 13,03 persen dari tahun sebelumnya,” ujar Ibnu dikutip dari paparan policy brief Next Policy dalam kegiatan Penta Helix Discussion (PHD) di kawasan Cikini, Jakarta (24/12).

Sementara itu, Indonesia belum mampu untuk mempertahankan surplus yang terjadi di tahun 2023. Lebih lanjut, Ibnu menyatakan bahwa keberadaan Permendag 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor berkontribusi pada volume impor yang semakin tidak dikontrol.