Populer: Pelemahan Rupiah & Mitigasi Pemerintah; Krisis Energi Kuba
·waktu baca 3 menit
PerbesarPelemahan nilai tukar rupiah menjadi salah satu berita populer kumparanBISNIS sepanjang Minggu (17/5). Selain itu, krisis energi di Kuba. Untuk lebih jelasnya, berikut rangkuman berita populer tersebut:
Komisi XI DPR Ungkap Dampak Pelemahan Rupiah, Minta Pemerintah Segera Mitigasi
Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, meminta Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi guna merespons tekanan terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Kondisi ini perlu diantisipasi agar tidak memicu imported inflation yang berpotensi menekan daya beli masyarakat. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah tercatat melemah 67,50 poin atau 0,39 persen, mencapai level Rp 17.596 per dolar AS pada penutupan perdagangan Jumat (15/5).
Misbakhun menekankan bahwa tekanan terhadap rupiah saat ini dipengaruhi oleh faktor global seperti perubahan arus modal asing dan meningkatnya ketidakpastian pasar internasional.
Ia mendorong Bank Indonesia untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar melalui langkah intervensi terukur di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), serta pasar Surat Berharga Negara (SBN). Stabilitas ini krusial tidak hanya untuk pergerakan kurs, tetapi juga untuk menjaga keyakinan pelaku pasar dan kepastian bagi pelaku usaha.
Di sisi fiskal, Komisi XI menyoroti pentingnya optimalisasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) agar pasokan dolar di pasar domestik tetap terjaga. Selain itu, Kementerian Keuangan diminta menyiapkan langkah antisipasi melalui APBN, terutama untuk menjaga sektor industri padat karya serta stabilitas harga pangan.
Pemerintah juga didorong untuk membuka ruang insentif atau relaksasi fiskal bagi industri yang masih bergantung pada bahan baku impor, demi menghindari kenaikan biaya produksi yang bisa menekan daya beli masyarakat.
Kuba Kehabisan Stok BBM, Cadangan Minyak Kosong
Kuba menghadapi krisis energi yang parah setelah pasokan diesel dan bahan bakar untuk pembangkit listrik dilaporkan habis. Menteri Energi Kuba, Vicente de la O Levy, menyatakan bahwa cadangan energi negara tersebut berada pada titik kritis, dengan sistem energi yang kembali tidak memiliki stok bahan bakar.
Kondisi ini telah memicu pemadaman listrik meluas di berbagai wilayah, dan serikat listrik Kuba menyebut kapasitas pasokan saat ini hanya mampu memenuhi sekitar sepertiga dari kebutuhan listrik nasional.
Krisis ini memicu gelombang protes sporadis di berbagai wilayah, termasuk di ibu kota Havana, yang sebagian besar disebabkan oleh blokade energi de facto dari Amerika Serikat (AS). Presiden Miguel Díaz-Canel menuding kebijakan AS, khususnya di era Donald Trump, memperburuk situasi ini dengan memangkas hampir seluruh akses impor bahan bakar Kuba.
Pengiriman sekitar 730 ribu barel minyak dari satu-satunya kapal tanker Rusia yang diizinkan masuk pada akhir Maret lalu, sempat mengurangi frekuensi pemadaman, namun persediaan tersebut disebut habis pada awal April.
Meskipun sektor swasta di Kuba telah diizinkan untuk mengimpor bahan bakar, volumenya dinilai terlalu kecil untuk mengatasi krisis nasional; pengiriman diukur dalam liter sementara kebutuhan mencapai jutaan ton. Di tengah situasi ini, Kuba juga menanggapi tawaran bantuan senilai USD 100 juta dari AS, menyatakan kesediaan untuk mempelajarinya asalkan bebas dari ikatan politik dan upaya mengambil keuntungan dari kebutuhan serta penderitaan bangsa yang sedang dikepung.