Populer: Peserta BPJS Dapat Vaksin Corona Gratis, DPR Pertanyakan Dirjen Minerba

Melihat proses produksi vaksin corona di Gedung 43 Bio Farma Bandung, Jawa Barat. Foto: Rachmadi Rasyad/kumparan

Vaksin corona masih menjadi perbincangan di masyarakat. Pemerintah sudah ancang-ancang memberikan vaksin tersebut secara gratis kepada peserta BPJS Kesehatan.

Kabar tersebut menjadi salah berita populer di kumparanBisnis. Selain itu, berita soal anggota Komisi VII DPR yang mempertanyakan staf Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang menjadi Dirjen Minerba.

Berikut ini selengkapnya berita populer kumparanBisnis sepanjang hari Kamis (27/8):

Peserta BPJS Dapat Vaksin Corona Gratis Awal 2021

Ketua Pelaksana Tim Pemulihan Ekonomi dan Penanganan COVID-19 yang juga Menteri BUMN, Erick Thohir, mengatakan peserta BPJS Kesehatan bakal mendapatkan vaksin corona gratis di awal tahun 2021.

Erick Thohir menjelaskan, penyaluran vaksin corona itu nantinya dilakukan dengan dua skema. Pertama, vaksin bantuan pemerintah yang dananya ditanggung APBN.

"Pakai data BPJS Kesehatan, nanti ada vaksin gratis massal di awal tahun depan. Jadi yang terdaftar di BPJS Kesehatan gratis," ujar Erick dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Kamis (27/8).

Skema kedua melalui vaksin mandiri, yakni kelompok masyarakat yang bukan peserta BPJS Kesehatan bisa melakukan vaksin sendiri dengan biaya pribadi.

Ridwan Djamaluddin Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

DPR Pertanyakan Staf Luhut Jadi Dirjen Minerba

Komisi VII DPR yang membidangi energi dan pertambangan menggelar rapat dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin. Ini merupakan rapat perdana mantan deputi Luhut Pandjaitan itu sebagai Dirjen Minerba di DPR.

Salah seorang anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Demokrat, M. Nasir, mempertanyakan kapasitas Ridwan sebagai pejabat baru di Kementerian ESDM.

"Dirjen Minerba nih siapa? Barang dari mana?" tanya adik mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin itu.

Ridwan yang sebelumnya menjabat Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pun memperkenalkan diri.

"Oh jadi Bapak belum pernah di ESDM ya? Karena bapak baru, izin interaktif pimpinan. Bapak ini sebelumnya di mana ya? Bapak nanti mendalami masalah Freeport ini, jadi kalau begitu saya tanya PTFI dulu nih. Tapi biarlah jelaskan dulu. Dan tambahan, tolong bawa data semua perusahaan izin Dirjen Minerba," timpal Nasir.

Pematangan lahan yang akan jadi lokasi smelter PT Freeport Indonesia di Gresik. Foto: Dok. PT Freeport Indonesia

Tak Terima Proyek Smelter Freeport Ditunda, Komisi VII Setop Rapat

Ketua Pimpinan Rapat Komisi VII DPR, Eddy Soeparno, menunda Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM dan PT Freeport Indonesia (PTFI) selama 10 menit. Padahal rapat baru dimulai sekitar 45 menit.

Rapat ditunda sebentar karena banyak anggota Komisi VII DPR tidak setuju dengan permohonan yang disampaikan Wakil Direktur Utama PTFI, Jenpino Ngabdi, agar penyelesaian proyek pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur, ditunda hingga 2024.

Keberatan para anggota Komisi VII DPR ini disampaikan dalam sesi pendalaman setelah mendengarkan penjelasan Freeport. Fraksi Golkar, Rudy Mas'ud misalnya, keberatan dengan alasan Freeport menunda proyek ini karena wabah virus corona.

"COVID-19 jangan sampai jadi alasan progress pembangunan smelter. Jangan sampai itu jadi isapan jempol aja. Penundaan itu enggak gentleman sekali. Ini kan perjanjian multilateral. Kalau mundur, dampaknya akan sangat merugikan," kata dia dalam rapat, Kamis (27/8).

Anggota dari Fraksi PDIP Syafruddin Mamin juga keberatan dengan permintaan PTFI yang minta ditunda sampai 2024. Dia meminta PTFI menjelaskan secara rinci masalah yang sebenarnya hingga meminta pembangunan smelter ini ditunda.