Populer: PLTA Kerinci Beroperasi Maret 2025; Dampak Prabowo Pangkas Anggaran

Jusuf Kalla saat Mengunjungi Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kerinci milik Kalla Group, Minggu (26/1). dok: Kalla Group.

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kerinci milik Kalla Group, akan segera beroperasi dan mengirim listrik ke PLN pada bulan Maret 2025. Kabar ini menjadi populer di kumparanBISNIS pada Senin (27/1).

Kabar lainnya yang ramai dibaca publik yaitu dampak dari keputusan Presiden RI Prabowo Subianto memangkas anggaran belanja tahun 2025. Berikut rangkuman berita populer kumparanBisnis.

PLTA Kerinci Beroperasi Maret 2025

Pendiri Kalla Group, Jusuf Kalla (JK) mengatakan, jika bisa beroperasi pada pertengahan bulan Maret mendatang, berarti pengerjaan pembangunan PLTA Kerinci lebih cepat dari target yang direncanakan November 2025. Proyek ini mulai dikerjakan konstruksinya pada tahun 2019.

"Ini kan PLTA dengan kapasitas terpasang 480 MW. Mudah-mudahan bulan depan sudah bisa diresmikan dan listriknya bisa dipakai untuk mengaliri daerah seluruh Sumatera," kata JK dalam keterangan tertulisnya.

"Ini lebih cepat sekitar tujuh bulan dari target awalnya. Targetnya November 2025 COD (Commercial Operation Date) ," tambahnya.

PLTA Kerinci nantinya akan mengaliri seluruh dearah-daerah di Sumatera.

Dampak Prabowo Pangkas Anggaran

Pemerintah sepakat untuk memangkas anggaran dari kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun, diikuti transfer ke daerah sebesar Rp 50,6 triliun.

Staf Bidang Ekonomi, Industri, dan Global Markets Bank Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto, mengatakan pemangkasan anggaran akan berdampak pada penurunan belanja perjalanan dinas, pengadaan alat kantor, dan pembangunan infrastruktur.

Myrdal menilai kebijakan ini akan menjadi penggerak perekonomian melalui percepatan sektor yang terkait program utama pemerintah.

"Efisiensi belanja itu akan dialihkan ke belanja yang sesuai dengan program prioritas pemerintah (AstaCita), seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, hilirisasi dan industrialisasi maupun kemandirian energi dan pangan," kata Myrdal kepada kumparan, Senin (27/1).

Pemandangan proyek pembangunan infrastruktur jalur LRT di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Foto: ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai pemangkasan ini memaksa pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan penyesuaian anggaran secara signifikan.

Ia menggarisbawahi adanya inkonsistensi dalam kebijakan ini, mengingat pada akhir tahun lalu pemerintah mendorong percepatan belanja untuk mengurangi penumpukan belanja di akhir tahun.

"Hal ini sebenarnya relatif inkonsisten dengan apa yang diharapkan pemerintah terutama di akhir tahun lalu, mengingat pemerintah mempercepat penyerahan DIPA yang sebenarnya untuk memastikan instansi kementerian dan lembaga di level pusat dan daerah itu bisa segera mengeksekusi belanja," ujar Yusuf.

Di level daerah, situasi menjadi lebih rumit karena adanya penahanan kurang bayar dana bagi hasil yang semestinya digunakan untuk berbagai kebutuhan APBD.

Yusuf mengingatkan pentingnya realokasi anggaran ke pos yang tepat agar efisiensi ini tidak berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi.

"Jika pemerintah tidak melakukan realokasi pada pos yang tepat, maka rencana efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah berpotensi menekan laju pertumbuhan ekonomi terutama di level daerah," tegasnya.