Populer: PPN RI Lebih Tinggi dari Jepang-Korsel; Sinyal Bahlil Jadi Menteri Lagi

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Investasi/BKPM Rosan Roeslani mengajak para pengusaha untuk menemui presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2024). Foto: Zamachsyari/kumparan

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen per 1 Januari 2025 menjadi salah satu berita populer di kumparanBisnis.

Selain itu, sinyal soal Bahlil Lahadalia yang akan kembali menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di era Prabowo juga ramai dibaca pada Minggu (13/10). Simak rangkumannya.

PPN RI Lebih Tinggi dari Jepang-Korsel

PPN sebesar 12 persen dinilai lebih tinggi dibandingkan beberapa negara di Asia, seperti Jepang dan Korea Selatan (Korsel) sebesar 10 persen. Selain Asia, PPN 12 persen juga lebih tinggi dari Australia juga mengenakan tarif PPN sebesar 10 persen, Swiss 7,7 persen, bahkan Kanada sebesar 5 persen.

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) bilang walau kenaikan PPN sudah diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), namun implementasinya akan mengikuti pemerintahan baru.

“Mengenai waktu implementasinya, kami berpedoman pada amanat UU HPP, yaitu paling lambat 1 Januari 2025,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Dwi Astuti, kepada kumparan, Rabu (9/10).

Sinyal Bahlil Jadi Menteri Lagi

Bahlil bilang pemilihan dirinya sebagai menteri merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Jadi saya seperti air mengalir aja. Semua urusan saya serahkan ke Allah SWT dan presiden terpilih. Tapi rasanya padi mulai menguning," ucap Bahlil dalam sambutannya di acara ESDM Fun Run dan Fun Walk, Minggu (13/10).

Walau begitu, Bahlil juga sempat berkelakar kalau nuansa warna Kementerian ESDM serasi dengan Partai Golkar, yaitu kuning.

"Kalau bisa kuningnya dipertebal lagi. Itu dalam rangka menjaga warna-warna ESDM agar tidak luntur dengan warna-warna yang lain," tutur Bahlil.