Populer: Prabowo Bentuk Badan Penerimaan Negara; Makan Bergizi Gratis Masuk PSN

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto meninjau program Makan Bergizi Gratis di Pulo Gadung, Jakarta Timur, Senin (3/2/2025). Foto: Dok. BPMI

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Salah satu yang dibahas adalah tentang pembentukan Badan Penerimaan Negara. Kabar ini menjadi berita populer di kumparanBisnis pada Kamis (27/2).

Berita lainnya yang ramai dibaca publik yaitu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masuk dalam deretan Proyek Strategis Nasional (PSN) selama periode pemerintahan Prabowo. Berikut rangkuman berita populer.

Prabowo Bentuk Badan Penerimaan Negara

Berdasarkan dokumen tersebut, aturan ini menegaskan pentingnya kebijakan fiskal yang adaptif dan ruang fiskal yang memadai guna mendukung perekonomian Indonesia, serta mencapai sasaran Visi Indonesia Emas 2045.

"Dalam rangka mencapai sasaran Visi Indonesia Emas 2045, diperlukan kebijakan fiskal yang adaptif dan ruang fiskal memadai yang dapat memberikan stimulus terhadap perekonomian Indonesia sehingga dapat berkontribusi terhadap sasaran pembangunan yang ditetapkan," sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMN 2025-2029.

Salah satu langkah strategis yang diambil pemerintah adalah peningkatan pendapatan negara melalui penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak.

Sebagai salah satu langkah konkret, pemerintah menargetkan pendirian Badan Penerimaan Negara serta peningkatan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga 23 persen.

"Adapun highlight intervensi dari Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23 persen," demikian dinyatakan dalam dokumen RPJMN.

Makan Gratis-Tanggul Laut Masuk PSN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masuk dalam deretan Proyek Strategis Nasional (PSN) selama periode pemerintahan Prabowo. Selain itu ada juga program 3 juta rumah hingga giant sea wall atau tanggul laut raksasa.

Hal ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia (RI) Nomor 12 Tahun 2025.

Di samping proyek-proyek baru, ada juga proyek lama yang statusnya carry over dari era pemerintahan Jokowi.