Populer: Prabowo Potong Anggaran Kementerian PU-OIKN; LPG 3 Kg Cuma di Pangkalan

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan pada Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/1/2025). Foto: Youtube/Sekretariat Presiden

Presiden Prabowo Subianto memangkas anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) hingga Otorita Ibu Kota Negara (OIKN), menjadi berita populer di kumparanBISNIS sepanjang Sabtu (1/2).

Selain itu, berita mengenai pemerintah mengatur penjualan LPG 3 kg hanya bisa dijual oleh penjual yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) mulai 1 Februari 2025, juga ramai dibaca publik. Berikut rangkumannya.

Prabowo Potong Anggaran Otorita IKN Rp 4,8 Triliun

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) membenarkan ada pemotongan anggaran belanja lembaga Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp 4,81 triliun dari total pagu Rp 6,39 triliun, persentase pemotongannya mencapai 50 persen lebih.

Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Danis Sumadilaga mengkonfirmasi pemotongan anggaran belanja TA 2025.

"Ya, benar [ada pemangkasan]," ujar Danis kepada kumparan, Sabtu (1/2).

Danis menyebut sedang mengevaluasi proyek mana saja yang bakal dikurangi atau ditunda. "Sedang kami evaluasi [proyek]," sebutnya.

Selain itu, Prabowo juga memangkas anggaran Kementerian PU tahun ini. Tidak main-main, anggaran yang dipotong sekitar 80 persen atau setara Rp 81 triliun.

Pemangkasan anggaran demi efisiensi ini dibenarkan Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti. “80 persen sekitar Rp 81 triliun. Iya. Dari anggaran kan, pagunya kalau enggak salah Rp 110 triliunan. Itu sudah tahu, berarti dipangkas Rp 81 triliun,” ungkapnya di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jumat (31/1).

Berdasarkan pagu anggaran untuk tahun 2025, anggaran Kementerian PU berada di angka Rp 110,95 triliun. Efisiensi yang dilakukan terhadap total pagu anggaran tersebut adalah sebesar Rp 81,38 triliun atau sekitar 80 persen.

Hari Ini LPG 3 Kg Dilarang Dijual di Warung Pengecer, hanya di Pangkalan

Pertamina Patra Niaga memperluas pembelian LPG 3 kg secara digital. Tapi pembeli manual tetap dilayani. Foto: Pertamina Patra Niaga

Wakil Menteri (Wamen) ESDM Yuliot Tanjung juga menjelaskan pemerintah sudah memberi waktu satu bulan ke para pengecer agar melakukan pendaftaran NIB untuk tetap bisa menjual LPG 3 kg.

"Per 1 Februari peralihan karena itu kan ada jeda waktu kita berikan untuk satu bulan. Iya jadi pangkalan, penyedianya melalui Pertamina," ujar Yuliot ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (31/1).

Ia mengungkap alasan dari adanya aturan ini tak lain agar harga LPG 3 kg sesuai dengan yang ditetapkan. Nantinya batasan harga yang ditetapkan pemerintah bisa terjaga dan diharapkan tak terjadi over supply LPG 3 kg

"Ya ini kan lagi menata, bagaimana harga yang diterima masyarakat bisa sesuai dengan batasan harga yang ditetapkan pemerintah. Jadi yang pengecer justru kita jadikan pangkalan itu ada formal, agar mereka mendaftarkan Nomor Induk Berusaha terlebih dulu," jelasnya.