Kumparan Logo

Populer: QRIS Dipersoalkan AS; Ada 1.967 CPNS Mundur

kumparanBISNISverified-green

·waktu baca 3 menit

comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Ilustrasi pembayaran melalui QRIS atau QR Code. Foto: Shutterstock
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi pembayaran melalui QRIS atau QR Code. Foto: Shutterstock

Informasi soal Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang dipersoalkan oleh Amerika Serikat (AS) menjadi salah satu berita populer di kumparanBisnis sepanjang Selasa (22/4).

Selain itu, ada juga kabar mengenai alasan mundurnya 1.967 CPNS. Berikut rangkumannya.

QRIS Dipersoalkan AS, BI Siap Kerja Sama Sistem Pembayaran

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, memastikan BI sebagai bank sentral Indonesia terbuka menjalin kerja sama dengan negara mana pun termasuk Amerika Serikat dalam penggunaan QRIS. Jika masing-masing pihak memang siap.

Kesiapan dari masing-masing negara menjadi hal yang penting dalam kerja sama dengan negara lain dalam hal QRIS maupun fast payment lainnya sangat bergantung dari kesiapan masing-masing negara.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti di acara Implementasi sistem informasi monitoring devisa terintegrasi seketika. Foto: Nicha Muslimawati/kumparan

Terlebih, menurut Destry, Indonesia pada dasarnya tidak membeda-bedakan negara yang menjalin kerja sama dalam sistem pembayaran digital ini.

“Kalau Amerika siap, kita (Indonesia) siap, kenapa tidak (untuk kerja sama)?” kata Destry seperti dikutip dari Antara, Selasa (22/4).

Selain QRIS Destry juga menegaskan di Indonesia, penggunaan alat pembayaran non-tunai seperti kartu kredit yang dikeluarkan perusahaan jasa keuangan AS, yakni Visa dan Mastercard, hingga saat ini masih diminati oleh masyarakat. Bahkan menurut dia masih mendominasi alat pembayaran nontunai di Indonesia.

Ada 1.967 CPNS Mundur, Kepala BKN Ungkap Alasannya

Ilustrasi tes PPPK atau CPNS. Foto: indrarf/Shutterstock

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh buka suara soal fenomena pengunduran diri sejumlah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang belakangan ramai diperbincangkan.

Menurutnya, hal tersebut merupakan konsekuensi dari skema optimalisasi dalam proses seleksi CPNS. Skema ini memungkinkan peserta yang tidak lolos di instansi atau formasi yang dilamarnya, untuk ditempatkan di instansi lain yang formasinya masih kosong, asalkan memenuhi syarat. Tujuannya adalah untuk mengisi formasi-formasi kosong yang tidak memiliki pelamar yang memenuhi syarat.

Zudan kemudian mengilustrasikan, dalam mekanisme optimalisasi formasi CPNS, contohnya seorang pelamar yang awalnya mendaftar sebagai dosen di Fakultas Ekonomi UI tetapi berada di peringkat ketiga, sementara formasi yang tersedia hanya dua.

Ternyata hal tersebut bisa dialihkan. Misalnya, jika Universitas Udayana membuka formasi dosen ekonomi dengan syarat yang serupa tetapi tidak ada pelamar, maka sistem akan menempatkan pelamar tersebut untuk mengisi kekosongan tersebut.

Berdasarkan data, sekitar 16.000 formasi yang kosong berhasil terisi berkat mekanisme ini. Meski begitu, tidak semua peserta CPNS bersedia menempati formasi kosong yang telah disesuaikan.

Dari jumlah itu, sekitar 12 persen dari total yang diterima melalui optimalisasi atau sekitar 1.967 CPNS yang menolak dan mengundurkan diri.

“Kemudian setelah diisi dengan optimalisasi, ada 1.967 yang mengundurkan diri, 12,12 persen. Alhamdulillah masih ada 88 persen yang tadinya kosong menjadi terisi,” jelas Zudan kepada wartawan saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (22/4).