Populer: Realisasi Belanja MBG Rp 2,3 T; Satgas PHK Urusi Outsourcing

Petugas menata menu makanan yang akan didistribusikan pada program makan bergizi gratis di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gagaksipat, Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah, Senin (6/1/2025). Foto: Aloysius Jarot Nugroho/ANTARA FOTO

Soal realisasi belanja Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah mencapai Rp 2,3 triliun menjadi berita yang ramai dibaca di kumparanBisnis sepanjang Rabu (30/4).

Selain itu, ada juga informasi mengenai tugas-tugas Satgas PHK, salah satunya mengurusi outsourcing. Berikut rangkumannya.

Realisasi Belanja Makan Bergizi Gratis

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, membeberkan realisasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis hingga 29 April 2025 sudah mencapai Rp 2,3 triliun.

"Ini juga terjadi percepatan. Kalau untuk pencapaian akhir Februari 2025 baru Rp 0,3 triliun. Jadi selama bulan Maret dan April telah berbelanja Rp 2 triliun tambahan, yang berarti ini Rp 1 triliun per bulan," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Rabu (30/4).

Sepanjang 2025, lanjut Suahasil, pemerintah akan mengalokasikan anggaran MBG sebesar Rp 171 triliun.

Jumlah penerima manfaat MBG hingga akhir April mencapai 3,265 juta orang, terdiri dari pra-SD (178.679), SD (1.415.746) dan SMP sebanyak 935.014 orang.

Sementara SMA/SMK (691.857), pondok pesantren (16.393), SLB (6.276), balita (12.004), dan ibu hamil (3.771). Ada pula ibu menyusui (4.645), peserta PKBM (1.125), serta seminari (352).

Hingga saat ini ada 1.102 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi. Targetnya, program ini menjangkau 82,9 juta penerima hingga kuartal IV-2025, dengan dukungan dari 32 ribu SPPG.

Satgas PHK Bakal Urusi Outsourcing

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer menuturkan mengurusi sistem kontrak karyawan di perusahaan dan sistem outsourcing akan menjadi salah satu urusan Satuan tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Satgas PHK merupakan salah satu dari tiga Satgas yang dibentuk Presiden Prabowo untuk membantu pemerintahannya.

"Ya, semua, semua (outsourcing). Kan kita kan coba evaluasi mana kiranya yang bersahabat buat rakyat dan buat bangsa ini dan buat industri," ucap Immanuel atau Noel saat dihubungi kumparan, Rabu (30/4).

Dia menuturkan fokus kerja Satgas PHK akan menindaklanjuti terkait mitigasi biang kerok terjadinya PHK, juga mendalami kelayakan kondisi perusahaan mempekerjakan karyawannya.

Selain itu, lanjut Noel, Satgas PHK juga memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi hukum atau kebijakan kepada pemerintah. Meskipun dia menuturkan saat ini formatnya belum final dan masih disusun.

Untuk komposisi anggota Satgas PHK, Noel menjelaskan akan ada dari sejumlah unsur, meliputi kepolisian, lembaga kementerian, pengusaha, dan serikat buruh.

Dia memastikan satgas ini secepatnya dirumuskan Kementerian Ketenagakerjaan bersama serikat buruh. Meskipun saat ditanya soal rencana peluncuran satgas ini pada May Day 1 Mei 2025, Noel mengaku belum mendengar agenda tersebut.

"Ya soal itu saya belum mendengar itu (peluncuran pada 1 Mei)," ujarnya.