Populer: Rektor UI Mundur dari Komisaris BRI; Curhat Pelaku UMKM ke Jokowi

Rektor UI Ari Kuncoro dilantik. Foto: Dok. Humas UI

Berita populer kali ini diawali dari kontroversi jabatan Rektor UI Ari Kuncoro sebagai Wakil Komisaris / Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI.

Di tengah sorotan masyarakat, Ari Kuncoro akhirnya resmi mundur dari BRI melalui surat yang disampaikan ke Kementerian BUMN.

Berita lain yang juga dibaca banyak pembaca yaitu, Forum Organisasi Usaha Rakyat Kecil yang menyampaikan keluh kesah kepada Presiden Jokowi. Mereka berharap Jokowi bisa memperluas bantuan sembako bagi pekerja informal.

Berikut kumparan merangkum berita populer di kanal bisnis, Kamis (23/7):

Rektor UI, Ari Kuncoro, Mundur dari Dewan Komisaris BRI

Rektor UI (Universitas Indonesia), Ari Kuncoro, mengundurkan diri dari jabatan Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI.

Pengunduran diri Ari Kuncoro disampaikan ke Kementerian BUMN.

Dikutip dari keterbukaan informasi BRI di Bursa Efek Indonesia (BEI), disampaikan bahwa Kementerian BUMN telah menerima surat pengunduran diri tersebut.

"Kementerian BUMN telah menerima surat pengunduran diri Ari Kuncoro dari jabatannya sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak tanggal 21 Juli 2021," demikian dikutip Kamis (22/7).

Rektor Universitas, Prof Ari Kuncoro (kedua dari kiri) menjawab pertanyaan wartawan di Kantor Wapres RI, Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Foto: Aprilandika Pratama/kumparan

Menindak lanjuti pengunduran diri Rektor UI, Ari Kuncoro tersebut, BRI akan menindaklanjuti sesuai ketentuan prosedur yang berlaku.

UMKM Curhat ke Jokowi Minta Hapus Kredit Bank hingga Pajak

Forum Organisasi Usaha Rakyat Kecil UMKM-Informal Nusantara atau Forum Urkantara menyampaikan keluh kesahnya kepada Presiden Jokowi. Melalui surat terbuka, Forum Ukantara mengungkapkan kondisi mereka yang masih terpukul karena dampak pandemi COVID-19.

Untuk itu, Forum Ukantara mengharapkan Jokowi bisa memperluas Bansos Sembako kepada para pelaku usaha rakyat kecil, UMKM, dan sektor informal di seluruh Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga mereka sehari-hari. Pajak juga diminta agar dihapus dalam kondisi pandemi.

"Penghapusan pembayaran pajak, listrik, telepon, dan air selama menghadapi pandemi COVID-19 bagi para pelaku usaha rakyat kecil, UMKM, dan informal di seluruh Indonesia," bunyi dalam surat Forum Urkantara yang dikirimkan oleh Ketua Umum Komunitas Warung Tegal Nusantara, Mukroni ke kumparan pada Kamis (22/7).

Forum Urkantara juga menginginkan peniadaan cicilan pinjaman pelaku usaha rakyat kecil, UMKM, dan sektor informal di bank, baik Kredit Komersial, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Ultra Mikro Indonesia (UMI), maupun kredit lainnya. Hal itu diharapkan berlaku di bank milik pemerintah dan swasta dalam negeri atau swasta asing sampai satu tahun ke depan atau tepatnya bulan Juli 2022.

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan usai meninjau Rusun Pasar Rumput. Foto: Youtube/@BPMI

Forum Urkantara juga berharap pandemi COVID-19 bisa segera ditangani dengan mempercepat vaksinasi kepada para pelaku usaha rakyat kecil, UMKM, dan sektor informal di seluruh Indonesia.

Forum Urkantara berisi gabungan para pengusaha UMKM dan sektor informal mulai dari Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia, Komunitas Warung Tegal Nusantara, Aliansi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, Gumregah Bakti Nusantara, Gumregah Sakti Nusantara, Koperasi Usaha Nusantara Jaya, Ruang Naik Kelas (RNK) Wadah UMKM Berkualitas.

Ada juga Champion Cabai Indonesia, Asosiasi Bawang Merah Indonesia, Paguyuban Pecel Lele dan Seafood Brebes, BADKO GBN Jakarta Raya, Rumah Seniman Dan Budaya Nusantara, Paguyuban Pedagang Ketoprak Brebes, Lembaga Sukses Jakarta, hingga Perempuan Karya Cinta Indonesia.