Populer: Sri Mulyani Antisipasi Ekonomi RI; Jepang Garap Kereta Cepat AS

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengadakan rapat bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara bersama para eselon I Kementerian Keuangan pada Minggu (14/4/2024) malam. Foto: Dok Instagram @smindrawati

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengadakan rapat bersama para eselon I Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membahas perkembangan situasi ekonomi dan keuangan global akibat tensi geopolitik yang sangat tinggi antara Iran dengan Israel. Kabar ini menjadi populer di kumparanBISNIS pada Senin (15/4).

Kabar lainnya yang ramai dibaca publik adalah Pemerintah Jepang dan Amerika Serikat (AS) memberi sinyal dukungan terhadap rencana pembangunan kereta cepat pertama di Amerika.

Sri Mulyani Antisipasi Ekonomi RI

Pada hari Minggu (14/4), Iran meluncurkan UAV (pesawat tanpa awak/drone) dari wilayahnya menuju wilayah negara Israel. Memanasnya kondisi geopolitik tersebut diproyeksi berdampak pada perekonomian Indonesia.

Demonstran mengibarkan bendera Iran saat mereka berkumpul di depan Kedutaan Besar Inggris di Teheran, Minggu (14/4/2024). Foto: ATTA KENARE / AFP

Atas hal tersebut, Sri Mulyani mengadakan rapat bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan para eselon I Kementerian Keuangan untuk antisipasi dampak terhadap ekonomi Indonesia.

“Perkembangan situasi ekonomi dan keuangan global dan tensi geopolitik yang sangat tinggi bergerak cepat dan dinamis. Kondisi ini mempengaruhi berbagai indikator ekonomi yang perlu diantisipasi dan diwaspadai,” tulis Sri Mulyani dalam postingan instagram, dikutip Senin (15/4).

Sri Mulyani memastikan APBN akan terus menjadi instrumen yang penting dalam menghadapi gejolak dan dinamika global dan nasional. Selain itu, rapat juga membahas persiapan pertemuan G20 minggu depan dan Spring Meeting IMF-World Bank.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat (15/3/2024). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO

Jepang Garap Kereta Cepat AS

Rencana pembangunan kereta cepat pertama di Amerika dengan menggunakan kereta peluru Jepang ini usai para pemimpin negara bertemu di Washington. Dikutip dari Reuters, Senin (15/4), Presiden AS Joe Biden berupaya menaikkan minat terhadap proyek yang menghubungkan kota Dallas dan Houston di Texas. Proyek ini masuk dalam lembar fakta, yang diterbitkan oleh Gedung Putih usai pertemuan tersebut.

Kereta Shinkansen yang tergelincir setelah gempa bumi kuat terlihat di Shiroishi, Prefektur Miyagi, Jepang. Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

“Departemen Perhubungan AS dan Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Jepang menyambut baik kepemimpinan Amtrak dalam proyek kereta berkecepatan tinggi Texas Central, yang memanfaatkan teknologi Shinkansen,” tertulis dalam lembar fakta

“Keberhasilan penyelesaian upaya pembangunan dan persyaratan lain akan menempatkan proyek ini pada potensi pendanaan dan peluang pendanaan di masa depan,” sambungnya.

Proyek tersebut diproyeksi menelan biaya sekitar USD 25-30 miliar. Dukungan politik diharapkan membuka peluang baru bagi pemerintah dan swasta untuk mewujudkan gagasan yang telah dibicarakan selama beberapa dekade. Proyek itu masih menghadapi tantangan di Texas dan Kongres AS.

Presiden AS Joe Biden menyambut Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di South Lawn di Gedung Putih di Washington, AS, Jumat (13/1/2023). Foto: Jonathan Ernst/REUTERS

Jalur kereta api sepanjang 240 mil (380 km) yang akan dibangun dan dioperasikan oleh Texas Central Partners dan Amtrak, diprediksi memangkas waktu perjalanan antar kota menjadi sekitar 90 menit dari tiga setengah jam dengan mobil.

Pemberi pinjaman negara Jepang termasuk Japan Bank for International Cooperation telah menyalurkan pinjaman untuk membantu mengembangkan proyek tersebut, yang berencana membeli teknologi kereta Shinkansen dari Central Japan Railway.

Proyek yang ramah lingkungan tersebut diproyeksi menjadi nilai tambah bagi Biden yang kembali maju dalam Pilpres AS. Namun, pembangunan proyek tersebut ditentang oleh sebagian kelompok lokal terkait lahan dan isu lainnya, salah satunya anggota parlemen Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat AS.