Populer: Studi Banding Desain IKN; Karyawan BPKN Pakai Pinjol untuk Biaya Hidup

Presiden Prabowo Subianto dalam acara World Government Summit 2025 yang dilakukan secara daring, Kamis (13/2/2025). Foto: Tim Media Prabowo Subianto

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyebut Presiden Prabowo telah meminta tim desain bangunan yudikatif dan legislatif untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk melakukan studi banding ke tiga negara. Kabar tersebut menjadi salah satu berita paling banyak dibaca sepanjang Kamis (13/2).

Ada juga kabar soal Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Muhammad Mufti Mubarok menyebut ada pegawai yang meminjam uang di Pinjaman Online (Pinjol). Berikut rangkuman berita populer di kumparanBisnis:

Studi Banding Desain IKN

Kata Dody, bangunan itu nantinya akan ditempati oleh Mahkamah Agung hingga Komisi Yudisial (yudikatif) dan DPR hingga DPD (legislatif).

“Rapat terakhir dengan Pak Prabowo mengatakan diminta studi banding ke sekitar tiga negara ya, Mesir, Turki, dan India,” jelas Dody di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan pada Kamis (13/2).

Menteri PU Dody Hanggodo di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan pada Kamis (13/2/2025). Foto: Argya D. Maheswara/kumparan

Dody mengungkap ketua tim desain bangunan yudikatif dan legislatif IKN adalah Diana Kusumastuti yang saat ini juga merupakan Wakil Menteri PU. Dody juga menjelaskan mengapa Mesir, Turki, dan India dipilih untuk studi banding.

“Mungkin pada saat beliau ke sana, kantor-kantor legislatif dan yudikatif-nya, menurut beliau mungkin punya karakter yang mirip-mirip dengan Indonesia lah. Jadi dari situ kemudian tim akan merekonstruksikan gambarnya dan akan sampaikan ke Pak Prabowo lagi,” lanjutnya.

Karyawan BPKN Pakai Pinjol untuk Biaya Hidup

Hal tersebut diutarakan Mufti saat rapat dengan Komisi VI DPR RI membahas efisiensi anggaran, Kamis (13/2). Dia menyebut anggaran BPKN untuk tahun 2025 dipangkas 73 persen.

"Bahkan ada karyawan kami ini yang harus Pinjol untuk bisa bertahan hidup karena masih honorarium 20 tahun, ada 16 tahun, masih honorarium,” kata Mufti dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (13/2).

Berdasarkan rinciannya, pada pagu anggaran 2025 BPKN mendapat jatah Rp 8,96 miliar. Namun dipangkas 73 persen atau Rp 6,58 miliar. Sehingga, sisa anggaran BPKN hanya Rp 2,38 miliar.

Dia menjelaskan, sebanyak 27 persen atau sekitar Rp 2,38 miliar salah satunya difokuskan pada gaji pegawai. Sebab banyak pegawai BPKN yang masih honorer.