Populer: Tambah Lagi Tugas Luhut, Fasilitas Kantor Kena Pajak Natura

Presiden Jokowi didampingi Menko Marves Luhut Pandjaitan beserta Gubernur Bali I Wayan Koster setibanya di Bali, Senin (13/3/2023). Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mendapatkan tambahan tugas dari Presiden Jokowi sebagai ketua task force atau satuan tugas (satgas) investasi antara Indonesia dengan Papua Nugini, menjadi berita paling populer di kumparanBisnis sepanjang Minggu (9/7).

Selain itu, berita mengenai pemotongan pajak penghasilan atas natura dan kenikmatan (fasilitas non-tunai) yang diterima karyawan diprediksi menambah penerimaan negara Rp 2,2 triliun juga ramai dibaca publik, berikut rangkumannya.

Tambah Lagi Tugas Luhut dari Jokowi: Ketua Investasi Hilirisasi RI-Papua Nugini

Luhut menuturkan, Jokowi bersama dirinya telah melakukan lawatan ke Papua Nugini (Papua New Guinea/PNG) untuk membuka peluang kerja sama ekonomi dengan fokus di bidang hilirisasi mineral. Jokowi dan Perdana Menteri James Marape pun sepakat membuat satgas.

Dia pun menilai positif terbentuknya kerja sama Indonesia dengan Papua Nugini. Pasalnya, pemerintah Indonesia selama ini kurang memberikan perhatian kepada negara tetangga tersebut, padahal sama kayanya dengan Provinsi Papua.

"Kemarin Presiden Jokowi sudah menekankan untuk membuat kerja sama dan Presiden segera dengan Prime Minister-nya PNG juga sepakat membuat task force, di mana task force dari Indonesia, Presiden menunjuk saya jadi ketuanya," ujarnya di akun Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, dikutip Minggu (9/7).

Sementara itu, lanjut Luhut, ketua satgas dari pihak Papua Nugini yakni Deputy Prime Minister John Rosso. Dia pun bercerita, pemerintah Papua Nugini terkesan dengan industri hilirisasi tembaga di Indonesia.

Fasilitas Kantor Kena Pajak Natura, Penerimaan ke Negara Diprediksi Rp 2,2 T

Aturan mengenai pajak natura atas fasilitas kantor tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 tahun 2023. Kebijakan ini berlaku mulai 1 Juli 2023 dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan,

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar, memproyeksi kenaikan PPh 21 karena adanya pajak natura tersebut sebesar Rp 6,74 triliun. Namun demikian, angka tersebut bukan penerimaan bersih.

Ilustrasi membayar pajak dengan layanan DJP online. Foto: Shutter Stock

Sebab, ada konsekuensi dari kebijakan pajak natura pada berkurangnya penerimaan PPh Badan sebesar Rp 4,5 triliun. Sehingga, proyeksi secara bersih penerimaan negara dari adanya pajak natura hanya sekitar Rp 2,2 triliun.

"Jadi nett ke penerimaan negara hanya berkisar Rp 2,2 triliun. Itu pun sudah dengan skenario terbaik," ujar Fajry kepada kumparan, Sabtu (8/7).

Ia menilai, pajak natura tidak semata untuk mengejar penerimaan negara, tapi untuk membangun sistem perpajakan yang lebih berkeadilan. Wajib pajak yang terdampak dari adanya pajak atas natura ini juga diperkirakan hanya 1,6 persen, yakni wajib pajak dengan tarif tertinggi atau kelompok kaya.