Populer: Tarif Tol BORR Naik; Erick Thohir Diminta Cek Harta Pegawai BUMN

Tol Bogor Ring Road (BORR) Seksi 3. Foto: Jasa Marga

PT Jasamarga Metropolitan Tollroad menaikkan tarif jalan tol Bogor Outer Ring Road (BORR) mulai Minggu (12/3). Ini menjadi berita yang paling banyak dibaca sepanjang Minggu (12/3).

Selain itu, ada berita tentang Menteri BUMN Erick Thohir yang diminta untuk mengecek harta pegawai BUMN. Berikut berita populer di kumparanBisnis.

Tarif Tol BORR Naik

PT Jasamarga Metropolitan Tollroad menaikkan tarif jalan tol Bogor Outer Ring Road (BORR). Penyesuaian tarif mengacu Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 31/KPTS/M/2023 tentang Penyesuaian Tarif Pada Jalan Tol Bogor Ring Road Seksi I,II, dan III A.

Berikut tarif baru Jalan Tol Bogor Outer Ring Road (BORR) yang berlaku mulai 12 Maret 2023:

1. Penyesuaian Tarif BORR Segmen Sentul Selatan-Simpang Semplak (Seksi 1-2B + 3A)

Gol I Rp 15.000, semula Rp 14.000,-

Gol II Rp 22.500, semula Rp 21.000,-

Gol III Rp 22.500, semula Rp 21.000,-

Gol IV Rp 30.000, semula Rp 28.000,-

Gol V Rp 30.000, semula Rp 28.000,-

2. Tarif Tol Segmen Cibadak-Simpang Semplak (Seksi 3A)

Gol I Rp 5.500,- yang semula Rp. 5.000,-

Gol II Rp 8.000,- yang semula Rp. 7.500,-

Gol III Rp 8.000,- yang semula Rp. 7.500,-

Gol IV Rp 11.000,- yang semula Rp. 10.000,-

Gol V Rp 11.000,- yang semula Rp. 10.000,-

Erick Thohir Diminta Cek Harta Pegawai BUMN

Pengamat BUMN Herry Gunawan meminta Menteri BUMN untuk mengecek harta pegawai BUMN. Permintaan itu sejalan dengan peringatan Erick Thohir kepada jajarannya agar menjaga nama baik dan citra BUMN yang berjumlah 1,6 juta.

Herry menilai, substansi permasalahan bukan tentang pamer harta. Di kasus para pejabat Kemenkeu sekarang, pamer harta dianggap sebagai pintu masuk agar asal-usul harta kekayaan diselidiki.

“Seharusnya Erick paham para pejabat BUMN hartanya harus bersih, karena mereka kelola kekayaan negara. Ini juga menyangkut nasib atau kepentingan masyarakat Indonesia. Jadi imbauan Erick itu tidak akan efektif untuk mendukung bersih-bersih di BUMN. Yang terjadi malah disuruh sembunyikan hartanya, ‘jangan pamer’, jadi melenceng dari substansinya,” kata Herry kepada kumparan, Minggu (12/3).

Herry menyarankan Erick Thohir untuk membuat aturan agar seluruh pegawai BUMN wajib lapor harta setidaknya ke Kementerian BUMN. Pasalnya, potensi korupsi bisa melibatkan banyak pihak internal.

“Mestinya Erick buat aturan, seluruh pegawai BUMN wajib lapor harta. Setidaknya ke Kementerian BUMN, kecuali yang diwajibkan oleh KPK, karena potensi korupsi bisa melibatkan banyak pihak internal,” imbuhnya.

Direktur The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, menyampaikan kunci harta kekayaan milik pegawai BUMN adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai petunjuk awal. Pamer di medsos hanya menjadi ilustrasi awal.

“Yang lebih penting adalah PPATK, data-data PPATK itulah penting menjadi petunjuk awal. Medsos hanya ilustrasi, tapi PPATK yang memberikan informasi lebih dalam, katakanlah sumber kekayaan yang tidak wajar,” kata Tauhid.