Populer: Tim Prabowo Bantah Alutsista Bekas Rp 700 T; Dana Kampanye Janggal

Capres nomor urut dua Prabowo Subianto menyampaikan pendapat saat adu gagasan dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Berita mengenai bantahan tim Prabowo-Gibran soal tudingan capres 01 Anies Baswedan yang menyebut Kemhan membeli alutsista bekas ramai dibaca di kumparanBISNIS pada Selasa (9/1).

Selain itu, ada juga informasi mengenai bantahan adanya dana kampanye janggal oleh masing-masing tim pemenangan. Untuk lebih jelasnya, berikut rangkuman berita populer:

Stafsus Menhan Bantah Rp 700 T Beli Alusista Bekas

Staf Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) Bidang Komunikasi Publik, Sosial Ekonomi, dan Hubungan Antar Lembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut Anies mengarang cerita soal anggaran Kemhan yang hanya digunakan untuk alutsista bekas Rp 700 triliun.

Dahnil menilai statement yang disampaikan Anies ketika debat calon presiden tersebut, tidak memiliki dasar jelas, karena anggaran sepanjang 2020 hingga 2024 justru lebih banyak digunakan untuk kesejahteraan prajurit.

"Statement Anies tersebut kebohongan yang sangat bengis dan jahat. Sengaja mau menebar hoaks hanya untuk sekadar menjatuhkan Pak Prabowo," kata Dahnil kepada wartawan, Selasa (9/1).

Bukan Rp 700 triliun, Juru bicara Prabowo Subianto itu merinci, hanya Rp 30 triliun yang digunakan untuk belanja alutsista, dari total Rp 131 triliun anggaran Kemhan di tahun 2023. Sisanya digunakan untuk kesejahteraan prajurit, rumah sakit tentara, bahkan untuk pendidikan.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, penggunaan rata-rata untuk belanja alutsista hanya sekitar 15 sampai 17 persen, atau sebesar kurang lebih Rp 102 triliun sepanjang 2020 sampai dengan 2024.

Sementara, dari total Rp 680-an triliun anggaran Kemhan selama Prabowo menjabat, Dahnil bilang, semua difokuskan untuk belanja prajurit, rumah, kesejahteraan, pemeliharaan alutsista dan lainnya.

"Tidak ada anggaran Kemhan sebesar Rp 700 Triliun hanya untuk alutsista bekas. Itu 'omon-omon' alias omong-omong bohong Anies," tegas Dahnil. Dahnil menyebut Anies sengaja berbohong hanya untuk menjatuhkan Prabowo.

Bantahan Dana Kampanye Janggal

Ketiga capres foto bersama usai debat pertama Calon Presiden Pemilu 2024 di KPU RI, Jakarta, Selasa (12/12/2023). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Masing-masing Juru bicara pasangan calon (paslon) capres dan cawapres Pilpres 2024 membantah adanya dana kampanye janggal dari pertambangan ilegal yang dicurigai Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Juru Bicara paslon 01, pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin, Irvan Pulungan, memastikan dana kampanye AMIN tidak ada yang berasal dari pertambangan ilegal.

Selain itu, Irvan memastikan Timnas AMIN juga sudah melaporkan laporan keuangan dana kampanye ke Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) KPU.

"Kami sudah melakukannya sesuai peraturan perundang-undangan dan kami sudah mengecek tidak ada dana tersebut yang masuk dan mengalir ke kami. Kami melihat itu temuan dari PPATK yang dilaporkan pada pihak berwajib, silakan ditelusuri, silakan lakukan penegakan hukum sesuai peraturan," ujarnya saat Diskusi Publik Transisi Energi, Selasa (9/1).

Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Kompleks GBK, Jakarta Pusat, Minggu (7/1/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Kemudian, Juru Bicara Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Eddy Soeparno, yang juga memastikan TKN tidak menerima dana dari tambang ilegal serta seluruh laporan awal dana kampanye sudah dilaporkan Sikadeka KPU.

"Jadi sudah bisa dilihat di situ. (Sikadeka) itu adalah disclosure yang kita berikan, itu disclosure publik yang bisa langsung bisa dilihat. Tidak ada aliran-aliran dana yang diindikasikan masuk dari sumber-sumber yang ilegal," jelasnya.

Serupa, Juru Bicara Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Edi Sutrisno, juga membantah hal yang sama. Edi bilang, pihaknya tidak pernah menerima dana kampanye dari aktivitas tambang ilegal. Hal ini berdasarkan analisis internal yang dilakukan TPN Ganjar-Mahfud.

"Dalam analisis cepat kami alhamdulilah (dana tambang ilegal) tidak masuk kepada capres kami. Yang pasti di 03 tidak masuk dan sudah kami pastikan. Kami mendorong dan mendukung (itu) segera dibuktikan," ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Pusat PPATK Ivan Yustiavandana menyebutkan laporan transaksi yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dalam kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 meningkat 100 persen di semester II 2023.

“Kita lihat transaksi terkait dengan Pemilu masif sekali laporannya ke PPATK. Kenaikan lebih dari 100 persen. Di transaksi keuangan tunai, transaksi keuangan mencurigakan, ini kita dalami,” kata Ivan usai menghadiri acara "Diseminasi: Securing Hasil Tindak Pidana Lintas Batas Negara" di Jakarta, Kamis (14/12), dikutip dari Antara.