Populer: Tukin PNS Kemenhub-Kemenko Naik; Bos Lion Air Minta PPN Tiket Dihapus

Rusdi Kirana, politikus PKB menjadi Wakil Ketua MPR, Kamis (3/10/2024). Foto: MPR RI

Naiknya tukin (tunjangan kinerja) PNS di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian menjadi salah satu berita yang ramai dibaca pada Kamis (3/10).

Selain itu, dilantiknya Rusdi Kirana yang merupakan bos Lion Air sebagai ketua Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), juga menjadi salah satu berita yang ramai di kumparanBisnis.

Tukin PNS Kemenhub dan Kemenko Naik 100 Persen

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, tunjangan kinerja (Tukin) Kemenko Perekonomian naik 100 persen.

"100 persen (kenaikan tukin). Sudah, sudah (disetujui Menteri PAN-RB Azwar Anas)," kata Airlangga di kantornya, Kamis (3/10).

Di saat bersamaan Menteri PAN-RB Azwar Anas juga mengkonfirmasi kenaikan tukin sebesar 100 persen tersebut.

"Kita tadi membahas (kenaikan tukin) Kemenko Perekonomian," ungkap Anas.

Anas menegaskan, kenaikan tukin ASN/PNS berdasarkan tercapainya kinerja kementerian. Dengan beberapa indikator utama, kemiskinan, inflasi, dan sistem digital.

Selain Kemenko Perekonomian, Kemenhub juga mendapat kenaikan tukin sebesar 100 persen untuk para pegawainya.

Azwar Anas mengapresiasi langkah simplifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Sebelumnya Kemenhub berhasil mengurangi jumlah aplikasinya dari semula 386 kini menjadi 9 aplikasi.

"Sudah, sudah (disetujui tukin naik 100 persen). Ya, karena salah satunya selain angka sudah sesuai, kemenhub telah mensimplifikasi aplikasi dari 300 lebih menjadi 9 aplikasi. Sudah memenuhi," kata Azwar.

Pesawat Thai Lion Air. Foto: Southtownboy Studio/Shutterstock.

Bos Lion Air Minta PPN Tiket Dihapus

Rusdi menyebut saat ini harga tiket pesawat tengah menjadi pembicaraan karena dianggap mahal. Hal ini didasari oleh beberapa faktor seperti biaya bahan bakar avtur, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), impor komponen suku cadang dan nilai tukar rupiah.

Ke depan, Rusdi berharap agar pemerintah dapat menghapus PPN untuk transportasi udara. Hal ini karena transportasi laut tidak dipungut PPN.

“Nah ini harus bersama-sama tidak bisa hanya disatukan si airline nya-nya atau si supplier-nya ini mesti di bareng bagaimana kita yang namanya PPN itu kalau darat, laut tidak ada PPN. Bagaimana udara juga dibikinnya enggak sama, itu aja sudah 10 persen kemudian minyak,” tutur Rusdi du Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta (3/10).

Selain menghapus PPN, Rusdi juga bilang subsidi avtur dapat disubsidi oleh pemerintah utamanya dalam distribusi avtur ke wilayah Indonesia timur.