Populer: Viral Produk EIGER Made in China; Investasi di IKN Belum Jalan

Eiger Flagship Store Jakarta. Foto: Agaton Kenshanahan/kumparan

Kabar mengenai viralnya produk EIGER yang ternyata dibuat di China menjadi salah satu berita yang paling banyak dibaca sepanjang Selasa (2/5).

Tak hanya itu, ada juga kabar mengenai investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang belum jalan. Berikut rangkuman berita populer di kumparanBISNIS:

Viral Produk EIGER Made in China

EIGER jadi perbincangan ramai karena viral unggahan produknya ternyata buatan China. Padahal selama ini, perusahaan produk luar ruang dan kegiatan alam bebas itu, dikenal sebagai brand lokal asal Bandung.

Produk EIGER Made in China viral di postingan sejumlah akun Twitter seperti @kegblgnunfaedh, @reza prasetya, dan @bakso___666. Warganet kemudian mempertanyakan keaslian dari produk tersebut.

PR Executive EIGER, Shulhan Syamsur Rijal, menjelaskan produk tersebut memang asli dikeluarkan oleh EIGER.

Diimpornya produk dari China, kata dia, karena EIGER saat menetapkan diri sebagai perusahaan ritel dan distribusi. Tidak heran, banyak produk yang dihasilkan dari pemasok baik dari Indonesia maupun luar Indonesia.

Investasi di IKN Belum Jalan

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut hingga saat ini belum ada realisasi investasi dalam pembangunan IKN Nusantara. Ini karena para investor masih menunggu proses land clearing atau pemberesan lahan yang jadi area IKN.

"Untuk investasi-investasi, bagaimana cara membelinya, semuanya kan ada kewenangan di Otorita. Cara beli tanah di sana, kan mereka akan membeli," ujar Basuki di Istana Negara, Selasa (2/5).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat meninjau pembangunan kawasan Kantor Kementerian Koordinator di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN, Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (21/2/2023). Foto: Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO

Basuki mengatakan, sampai saat ini pembangunan yang sedang berjalan di ibu kota baru masih sepenuhnya menggunakan APBN. "Belum (investasi), sekarang yang dikerjakan yang APBN semua," sambungnya.

Menurut Basuki, saat ini Badan Otorita sudah menyiapkan standar operasional prosedur terkait hal itu. Sementara Kementerian PUPR sudah menyiapkan rencana detail dan tata ruang.