Populer: Yusuf Mansur Akui Hanya Jadi Advisor Grab; Buruh Bakal Demo ke Istana
PerbesarADVERTISEMENT
Viralnya potongan video di YouTube soal Yusuf Mansur Ngaku Komisaris Grab , telah menjadi perbincangan hangat di sosial media. Berita tersebut menjadi berita yang paling banyak dibaca di kumparanBisnis sepanjang Minggu, (9/10).
ADVERTISEMENT
Berita lainnya yang juga banyak dibaca adalah Buruh akan kembali menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di 34 provinsi secara serempak pada Rabu (12/10). Berikut rangkumannya:
Yusuf Mansur Akui Tak Pernah Jadi Komisaris Grab
Grab Indonesia secara tegas membantah bahwa Yusuf Mansur pernah menjabat sebagai Komisaris Grab. Head Corporate and Policy Communication Grab Indonesia Dewi Nuraini menegaskan, informasi tersebut tidak benar. Penceramah tersebut tidak pernah terdaftar dalam Grab.
Yusuf Mansur kembali buka suara soal bantahan tersebut. Sebelumnya, Yusuf Mansur menjelaskan jika dia pernah memegang posisi sebagai komisaris Grab. Namun posisi tersebut hanya dalam kurun waktu tertentu, yaitu saat Grab sedang penjajakan membeli dan berinvestasi di PayTren.
“Pada saya saat bicara tentang komisaris Grab, memang demikian adanya, silakan dikonfirmasi ke Grab. Tapi pada masa itu ya, di mana Grab memang sedang penjajakan dan dalam penjajakan dulu membeli Paytren, berinvestasi di Paytren," kata dia.
Dalam pengakuan terbaru yang diunggah melalui akun instagramnya, Sabtu (9/10), Yusuf Mansur menegaskan dia tidak ngotot mengaku sebagai Komisaris Grab. Dia hanya ingin menjelaskan secara kronologinya.
ADVERTISEMENT
"Dulu malah ada kontraknya. Pas jadi kontrak, jadinya Advisor. Dan masa itu, 2018, masa dekat2nya saya dg Grab, yang di bawah kepemimpinan Mr. Jason, Mr. Joel, Pak Ongki dan Pak Rizqi. Bila saya ngaku2, ya masalah lah saya. Dan ini sebenernya akibat "baik" dari mereka2 yang terus menerus membongkar tausiah2 lama, dan motong2. Alhamdulillaah," tulis Yusuf Mansur.
Dalam postingannya tersebut, Yusuf Mansur mengatakan berkas kontrak dia menjadi advisor Grab dipegang oleh seseorang bernama Hari yang sudah almarhum.
"Tapi saya teramat yakin, Grab, megang salinannya. Atau malah aslinya. Saya ga minta juga koq. Saya ditawari," katanya.
Buruh Bakal Demo ke Istana Tuntut Upah Naik
Buruh akan kembali menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di 34 provinsi secara serempak pada Rabu (12/10). Khusus provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten, aksi akan dipusatkan di Istana dengan melibatkan 50 ribu orang buruh. Sementara di 31 provinsi lainnya, aksi akan dilakukan di kantor gubernur masing-masing provinsi.
ADVERTISEMENT
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan, aksi demonstrasi tersebut dilakukan untuk menolak kenaikan harga bagan bakar minyak (BBM) hingga meminta kenaikan upah sebesar 13 persen.
“Dalam aksi ini, setidaknya ada 6 tuntutan yang akan diusung. Tolak kenaikan harga BBM, tolak omnibus law (UU Cipta kerja), naikkan UMK/UMSK tahun 2023 sebesar 13 persen, tolak ancaman PHK di tengah resesi global, reforma agrarian, dan sahkan RUU PRT,” ujar Said Iqbal dalam keterangan resmi yang diterima kumparan, Minggu (9/10).
Said melanjutkan, kenaikan harga BBM sudah terbukti menurunkan daya beli masyarakat. “Harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi,” sambung dia.
Ironisnya, di tengah harga-harga yang melambung tinggi, upah buruh terancam tidak mengalami kenaikan karena masih menggunakan aturan turunan UU Cipta Kerja, yakni PP No 36 Tahun 2021. Di mana dalam peraturan ini mengenal batas atas dan batas bawah, sehingga banyak kabupaten/kota yang berpotensi upah minimumnya tidak mengalami kenaikan.
ADVERTISEMENT
“Inflasi yang terasa bagi kaum buruh adalah 3 komponen. Pertama, kelompok makanan, inflasinya tembus 5 persen. Kedua, transportasi naik 20-25 persen. Dan ketegori ketiga adalah kelompok rumah. Di mana sewa rumah naik 10-12,5 persen,” kata Said Iqbal.
Oleh karena itu, pihaknya meminta kenaikan upah minimum tahun 2023 sebesar 13 persen.