Potensi Investasi Hijau di ASEAN Capai Rp 830 T per Tahun hingga 2030

Medco Energi mulai operasikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 25 MWp di Bali Timur. Foto: Dok. Medco Energi

Potensi investasi hijau di ASEAN diperkirakan mencapai USD 50 miliar atau sekitar Rp 830, 93 triliun (kurs Rp 16.570 per dolar AS) per tahun hingga 2030, dengan kontribusi signifikan dari sektor energi bersih, air, limbah, dan transportasi berkelanjutan.

Hal itu berdasarkan laporan Southeast Asia Green Economy 2025, hasil kolaborasi Bain & Company, GenZero, Standard Chartered, Temasek, dan Google, yang diluncurkan pada forum Financing the Future: Green Investment in Indonesia’s Water & Waste Sectors.

Dalam laporan itu disebutkan ekonomi hijau dapat menambah USD 120 miliar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ASEAN dan menciptakan hampir 900.000 lapangan kerja baru dalam satu dekade mendatang. Dengan peluang investasi sebesar itu, negara-negara seperti Indonesia, Vietnam, dan Filipina menjadi pusat pertumbuhan baru bagi proyek-proyek energi terbarukan, ekonomi sirkular, serta pengelolaan air dan limbah.

CEO Standard Chartered Indonesia, Donny Donosepoetro, menilai momentum transisi hijau Asia Tenggara semakin kuat, terutama karena sektor swasta mulai melihat peluang komersial dalam investasi berkelanjutan.

“Meningkatkan investasi di sektor pengelolaan air dan limbah tidak hanya penting bagi pembangunan berkelanjutan, tetapi juga bagi ketahanan dan kualitas hidup masyarakat. Dengan menggerakkan modal swasta melalui pembiayaan dan kemitraan inovatif, kita dapat menghadirkan solusi jangka panjang bagi ekonomi dan lingkungan,” ujar Donny dalam keterangannya, Minggu (12/10).

Sejumlah pembicara dalam forum Financing the Future: Green Investment in Indonesia’s Water & Waste Sectors. Foto: Standard Chartered Indonesia.

Ia menyebut, partisipasi swasta akan memainkan peran kunci dalam menutup kesenjangan pendanaan infrastruktur hijau di kawasan. “Skala pembiayaan publik tidak cukup. Kita butuh mekanisme campuran (blended finance) dan proyek yang lebih siap secara komersial agar modal institusional dapat masuk,” katanya.

Indonesia menjadi salah satu negara dengan kebutuhan pembiayaan infrastruktur terbesar di kawasan, diperkirakan mencapai USD 625 miliar (sekitar Rp 10.350 triliun) untuk periode RPJMN 2025–2029. Dengan kemampuan APBN dan APBD menanggung hanya 60 persen dari total tersebut, peluang bagi investasi hijau swasta semakin terbuka lebar, terutama untuk proyek energi bersih, pengelolaan limbah, dan ketahanan air.

Forum ISF 2025 juga menyoroti pentingnya kebijakan yang jelas, standardisasi proses pengadaan, serta penguatan tahap persiapan proyek agar investor memiliki kepercayaan tinggi terhadap kelayakan investasi berkelanjutan di kawasan.

"Dengan membuka akses terhadap modal swasta, kami dapat membantu memastikan bahwa transisi hijau Indonesia membawa dampak ekonomi dan sosial yang nyata," tambahnya.