PP Persatuan Islam (Persis) Terima Tawaran Pemerintah Kelola Izin Tambang

Ilustrasi tambang batu bara. Foto: Shutterstock

PP Persatuan Islam (Persis) menyatakan menerima tawaran pemerintah untuk mengelola tambang. Bahkan Persis mengaku sudah menerima tawaran pemerintah tersebut sudah sejak awal.

“Betul (menerima izin kelola tambang), bahkan sebelum Muhammadiyah akhirnya menerima, Persis sudah menyatakan menerima,” ungkap Wakil Ketua Persis, Atip Latipulhayat kepada kumparan, Selasa (30/7).

Pihaknya mengatakan, PP Persis sejak awal sudah menyatakan menerima tawaran pemerintah mengenai izin tambang tersebut dengan beberapa alasan.

Pertama, persis berkewajiban untuk ikut mengelola sumber daya alam agar sesuai dengan konstitusi yaitu untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Kedua, Persis harus berkontribusi dan memberi contoh pengelolaan sumber daya alam yang tidak merusak lingkungan.

“Ketiga, Persis melihat selama ini pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara kurang fair hanya menguntungkan pihak tertentu. Jadi tawaran pemerintah ini merupakan tawaran untuk memperbaiki ketidakadilan tersebut,” tambah Atip.

Atip Latipulhayat, dalam konferenai pers di Menteng, Kamis (16/5). Foto: Muhammad Darisman/kumparan

Keempat, Persis menyatakan sebagai ormas yang sudah berusia 100 tahun yang bergerak dalam bidang pendidikan, dakwah dan sosial lainnya, dalam hal ini pihaknya akan menjadikan pengelolaan tambang tersebut untuk meningkatkan kiprah kemasyarakatan tersebut.

“Merespons tawaran tersebut Persis sudah melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan aturan dan dalam waktu dekat ini akan segera mengajukan usulan perolehan IUPK tersebut,” tegas Atip.

Sebelumnya, PP Muhammadiyah juga memutuskan menerima tawaran pemerintah untuk mengelola tambang, Minggu (28/7). Konsolidasi ini mempertemukan pimpinan pusat dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah di seluruh daerah.

"Setelah menganalisis, menerima masukan, kajian, dan pandangan akademisi, ahli lingkungan hidup, majelis, serta pandangan anggota PP Muhammadiyah, rapat pleno Muhammadiyah13 juli 2024 di kantor Jakarta, memutuskan bahwa Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai PP 25/2024," katanya dalam konferensi pers.

Mu'ti menegaskan pengelolaan tambang ini diambil sebagai bagian dari komitmen Muhammadiyah memperluas dakwah dalam bidang ekonomi. Akan tetapi, dia menegaskan pengelolaan ini harus dijalankan secara bijak, salah satunya menjaga kelestarian alam.