PPN 12 Persen Bisa Gerus Tabungan Masyarakat

Sejumlah calon penumpang berjalan menuju peron Stasiun Manggarai, Jakarta, Rabu (20/12/2023). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Pemerintah resmi menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Kebijakan ini menuai kekhawatiran akan menekan daya beli masyarakat, terutama dalam menjaga kestabilan tabungan di tengah tingginya kebutuhan hidup.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan tren tabungan masyarakat, khususnya di segmen simpanan di bawah Rp 100 juta, berpotensi sulit naik. Imbas kenaikan PPN menjadi 12 persen.

"Daya beli dicurigai menurun, kebijakan kenaikan pajak tidak terlalu akurat. Tapi saya nggak tahu, mungkin memang pemerintah lagi butuh uang untuk menambal anggarannya, mungkin juga bagus kalau uangnya langsung dipakai untuk program yang berguna untuk masyarakat juga,” kata Purbaya di Kantor Pusat LPS, Selasa (17/12).

Purbaya menjelaskan, ketika dana masyarakat masuk ke pemerintah, dibutuhkan waktu untuk kembali ke sistem ekonomi melalui pembelanjaan. Dia mencontohkan, jika dana tersebut baru dibelanjakan empat bulan kemudian, dampaknya terhadap ekonomi pun akan tertunda.

"Nah, let's say 4 bulan di pemerintah sebelum dibelanjakan, dampaknya kan terlambat 4 bulan atau lebih, kan? Ya itu paling nggak dalam jangka panjang akan mempengaruhi tren tabungan. Dalam keadaan sekarang tanpa itu pun sudah cenderung menurun saya pikir, kalau lihat dari survei LPS, jadi kelihatannya akan sulit untuk naik," jelasnya.

Meski begitu, Purbaya menekankan tren tabungan tidak akan langsung anjlok akibat kebijakan ini. Namun, ia mengakui bahwa potensi untuk mengalami peningkatan signifikan menjadi lebih sulit.

"Belum, nggak anjlok, tapi saya melihat sulit untuk naik kencang," katanya.