PR Kementerian PUPR soal Bayar Tol Nirsentuh: Regulasi hingga Pendapatan BUJT

Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Foto: Ulfa Rahayu/kumparan

Sistem Multi Lane Free Flow (MLFF) atau bayar tol tanpa berhenti belum juga diterapkan di Indonesia. Terbaru, uji coba tol nirsentuh tersebut yang rencananya dilaksanakan awal Juni 2023 harus ditunda.

Salah satu alasannya karena belum terjaminnya pendapatan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) bisa 100 persen saat MLFF diaplikasikan di Indonesia. Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio, membeberkan para BUJT memang belum menyetujui penerapan sistem MLFF. Apalagi, regulasi juga belum ada.

"MLFF ini belum ada landasaan peraturannya, bagaimana mau dijalankan. Tidak ada aturannya yang harus melandasi pelakasanaannya. Jadi enggak bisa, mau diapakan juga enggak bisa," kata Agus kepada kumparan, Jumat (2/6).

Adapun penerapan MLFF di Hungaria masih ditanggung pemerintah, itu yang tidak bisa diaplikasikan di Indonesia. Di Indonesia, BUJT bakal mendapatkan kembali uangnya dari tarif yang dibayarkan oleh pengguna tol. Sehingga apabila MLFF dijalankan dengan masih adanya potensi pendapatan yang bolong, bakal menjadi kerugian bagi badan usaha.

Agus menjelaskan selama ini pendapatan BUJT setiap hari masuk dan langsung dibayarkan untuk cicilan pinjaman dana ke lembaga keuangan. Namun dengan sistem MLFF, uang tersebut akan masuk dulu ke suatu pihak yang ditunjuk mengelolanya, dan dalam berapa lama uang itu ditransfer ke BUJT, kemudian dibayarkan ke lembaga keuangan. Hal teknis ini, yang belum ada pembahasan detailnya.

"Sehingga sampai kemarin itu belum ada satu pun BUJT yang setuju. Pemerintah, Kementerian PUPR memaksakan supaya itu jalan. Ya enggak bisa, orang landasan hukumnya enggak ada soal pengumpulan dana itu tidak bisa dilakukan, ya enggak bisa," tegas Agus.

Solusi Kerugian Rp 4,4 T atau Tambah Masalah?

Studi dari Roatex, pihak yang memenangkan tender MLFF ini, mengungkap kerugian akibat antre di gerbang tol diperkirakan mencapai USD 300 juta atau Rp 4,4 triliun per tahun. Sehingga dinilai MLFF ini adalah solusi mengatasi kerugian itu.

"Betul memang itu akan mengurangi kebocoran-kebocoran yang selama ini terjadi, tapi tidak banyak," terang Agus.

Uji coba bayar tol tanpa berhenti menggunakan RFID dari Flo, Jasa Marga Tollroad Operation. Foto: dok. Bambang Bangun Wibowo

Menurut Agus, pemerintah perlu membuat tegulasi yang detail tentang penerapan MLFF di Indonesia. Roatex sendiri telah memenangkan tender tol nirsentuh Indonesia sejak Januari 2021. Sebulan setelahnya, terbentuklah Roatex Indonesia sebagai perpanjangan tangan. Sampai sekarang, belum ada landasan regulasi yang jelas.

Selain itu, Agus menilai pemerintah perlu menelusuri sepak terjang Roatex. Jangan sampai ke depan, alih-alih pengelolaan MLFF mengatasi potensi rugi Rp 4,4 triliun per tahun, malah membuat negara rugi.

"Hal semacam ini main telan saja orang kita, pejabat kita ke sana dibuat badan usaha. Enggak bisa begitu, nantinya Indonesia rugi ke depan," tegas dia.

Agus menegaskan, penerapan teknologi baru seperti MLFF ini harus dibarengi dengan payung hukum yang jelas. Kalau tidak, ini juga bisa merugikan BUJT di Indonesia.

"Saya sudah berdiskusi dengan hampir semua BUJT besar di sini (Indonesia), karena saya tim penilai jalan tol dan rest area. Kalau bertemu saya tanya, pada enggak tahu bagimana, siapa yang mau bayar," ujar Agus.

Menurutnya, perlu ada pembahasan mendalam antara pemerintah, BUJT, dan pihak Roatex untuk memberi kepastian proyek ini. Agus mengatakan, tak masalah melakukan tender ulang kalau memang diperlukan.

Internal Roatex Memanas

Uji coba MLFF yang sudah dijadwalkan terlaksana awal Juni 2023 tak jadi digelar. Ini terjadi karena model yang ditawarkan perusahaan asal Hungaria, Roatex Ltd. Zrt belum tepat untuk diterapkan di Indonesia. Soal model ini kemudian menimbulkan perdebatan antara Roatex dengan anak usahanya di Indonesia PT Roatex Indonesia Toll System.

Direktur Utama Roatex Indonesia, Musfihin Dahlan, mengungkapkan diskusi terkait model yang akan ditawarkan di Indonesia itu sudah memanas sejak Agustus 2022.

Masalah utama bila proyek tersebut digolkan, kata Musfihin, adalah masih belum terjaminnya pendapatan BUJT bakal mencapai 100 persen. Masih ada gap sebesar 20 persen potensi kehilangan pendapatan dengan sistem yang sudah disuguhkan.

"Sampai saya berbicara ini, belum ada teknologi yang sampai 100 persen. Sampai hari ini lebih kurang 80 persen. Jadi ada potensi loss penerimaan BUJT 20 persen. Ini yang membuat kita belum bisa menerapkan 1 Juni besok," jelas Musfihin di kantor Roatex Indonesia, Selasa (30/5).

Gayung bersambut, setelah Musfihin mengeluarkan pernyataan itu, PT Roatex Indonesia Toll System mengeluarkan pernyataan resmi, bahwa Musfihin Dahlan sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama dan CEO PT RITS sejak 19 Mei 2023.

Direktur PT Roatex Indonesia, Gyula Orosz, menegaskan proyek MLFF di Indonesia masih berjalan baik, juga hubungan Roatex dengan para BUJT di Indonesia.

"Proyek ini terus berjalan, dengan hubungan yang erat dengan BPJT serta pemangku kepentingan terkait lainnya. Tentu saja ada sedikit keterlambatan dalam jadwal, tetapi di satu sisi ini normal dalam proyek-proyek besar seperti ini," jelas Gyula Orosz.

"Berdasarkan hasil keputusan rapat pemegang saham Musfihin sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama dan CEO PT Roatex Indonesia Toll System. Jadi Musfihin tidak lagi memiliki kapasitas untuk bicara mengatasnamakan PT Roatex Indonesia Toll System" tegasnya.

Sistem tol nirsentuh sebelumnya sudah diagendakan bakal mulai uji coba pada awal Juni 2023. Setelah Tol Bali Mandara untuk giliran pertama, selanjutnya uji coba bahkan juga sudah direncanakan lanjut ke Tol Jagorawi, Tol Jakarta Cikampek, Jakarta Outer Ring Road (JORR) serta Tol Balikpapan-Samarinda.